BPKP Lantik Tujuh Pimpinan Tinggi Madya, Perkuat Pengawasan Keuangan Negara
Jakarta – Tonggak penting bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru saja ditorehkan. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, resmi melantik tujuh pimpinan tinggi madya dalam sebuah seremoni di Jakarta pada Senin, 2 Juni 2025. Penunjukan para pejabat strategis ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 91/TPA Tahun 2025, yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPKP, menegaskan komitmen lembaga dalam memperkuat pengawasan keuangan dan pembangunan negara.
Dalam sambutannya, Yusuf Ateh menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada para pejabat yang baru mengemban amanah. “Kepada para pejabat yang dilantik, saya atas nama pribadi dan mewakili organisasi, teman-teman semua di BPKP, mengucapkan selamat atas jabatan baru yang diemban,” ujar Yusuf, sebagaimana dikutip dari *Antara*. Ketujuh pimpinan tinggi madya yang dilantik diharapkan mampu membawa angin segar dan penguatan dalam setiap lini tugas pengawasan BPKP. Mereka adalah:
* Sekretaris Utama BPKP: Ernadhi Sudarmanto
* Deputi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan: Aryanto Wibowo
* Deputi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan: Sally Salamah
* Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan: Susilo Widhyantoro
* Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Setya Nugraha
* Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara: Iwan Taufiq Purwanto
* Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi: Sutrisno
Berikut adalah profil singkat ketujuh pimpinan tinggi madya BPKP yang baru resmi dilantik:
Profil Ernadhi Sudarmanto
Mengawali daftar pimpinan baru, adalah Ernadhi Sudarmanto, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Utama BPKP. Berdasarkan informasi dari laman resmi BPKP, perjalanan pendidikannya dimulai di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (kini Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN), dengan meraih Diploma Tiga pada 1986 dan Sarjana Terapan pada 1992. Dedikasinya pada ilmu terus berlanjut, dibuktikan dengan perolehan dua gelar Magister, yaitu Magister Manajemen dari Universitas Terbuka (2014) dan Magister Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Administrasi Indonesia (STIE YAI) Jakarta (2016). Puncaknya, pada 2022, ia berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (Unpad).
Karier Ernadhi di BPKP dimulai pada 1986 di Deputi Bidang Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebelum mencapai posisi Sekretaris Utama BPKP pada 2019, ia pernah menjabat sebagai Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II (2012); Direktur Investigasi Instansi Pemerintah (2016); serta Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (2017). Di luar tugas BPKP, pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah, pada 4 Juli 1965, ini juga mengemban amanah sebagai Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sejak 6 Mei 2019, di BUMN bidang konstruksi dan investasi.
Profil Aryanto Wibowo
Selanjutnya, Aryanto Wibowo kini mengemban jabatan sebagai Deputi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan. Ia adalah alumnus STAN, menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga pada 1989 dan Sarjana Terapan pada 1995. Kiprahnya di BPKP dimulai sebagai Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Sekretariat Utama. Sebelum menduduki posisinya saat ini, Aryanto memiliki rekam jejak sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara (2020); Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan (2021); serta Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (2024). Selain itu, sejak November 2023, Aryanto juga dipercaya menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Aero Wisata, anak perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang fokus pada sektor pariwisata dan logistik.
Profil Sally Salamah
Jabatan Deputi Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan kini diemban oleh Sally Salamah. Ia menamatkan pendidikan Diploma Tiga di STAN pada 1988 dan Sarjana Terapan pada 1994. Sally kemudian melanjutkan studinya ke luar negeri, meraih gelar Master of Professional Accounting dari University of Queensland, Australia, pada 1999. Tidak berhenti di situ, ia juga memperoleh gelar Doktor Ekonomi Pembangunan dari Universitas Lampung (Unila) pada 2020.
Memulai karier di BPKP pada 1994 sebagai Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya, Sally telah menorehkan banyak prestasi. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (2016), Kepala Biro Keuangan BPKP (2018), Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPKP (2019), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP (2019), hingga Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2020). Sejak 12 Juni 2021, perempuan kelahiran Cirebon, Jawa Barat, pada 20 April 1967 ini juga aktif sebagai Komisaris di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Profil Susilo Widhyantoro
Susilo Widhyantoro kini dipercaya menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan. Ia adalah lulusan Diploma Tiga dari STAN pada 1994 dan Sarjana Terapan pada 1999. Pendidikan pascasarjana ditempuhnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), meraih gelar Master of Economics of Development pada 2009. Perjalanan karier Susilo di BPKP dimulai pada 1994 sebagai Asisten Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, ia memimpin sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan (2021) serta Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan (2021). Selain tugasnya di BPKP, pada tahun 2024, Susilo juga menduduki posisi Komisaris PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas bumi di bawah *subholding upstream* PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Profil Setya Nugraha
Berikutnya adalah Setya Nugraha, yang kini menjabat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Rekam jejak pendidikannya meliputi Diploma Tiga dari STAN (1991), Sarjana Ekonomi dari UGM (1996), Magister dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1999), Master of International Business Administration dari University of Australia (2000), serta gelar puncak Doktor Administrasi Publik dari UGM (2019).
Setya memulai kariernya di BPKP pada 1991 sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia kemudian mengemban berbagai peran penting, termasuk Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara (2020); Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola (2021); hingga kembali menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY (2024). Selain kiprahnya di BPKP, pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, pada 9 Agustus 1969, ini juga aktif sebagai Komisaris PT Bukit Asam Prima (BAP), anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk, di mana ia merangkap jabatan sebagai Komite Risiko Usaha BAP.
Profil Iwan Taufiq Purwanto
Iwan Taufiq Purwanto kini menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Pendidikan awalnya meliputi Diploma Tiga dari STAN (1990) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) pada 1996. Ia kemudian melanjutkan studi ke luar negeri dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Nanzan University, Jepang, pada 2001.
Iwan memulai kariernya di BPKP sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi. Sepanjang kariernya, ia telah mengemban berbagai posisi strategis, di antaranya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo (2015); Kepala Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) (2016); Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Lainnya (2017); Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan (2019); hingga Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (2020). Selain itu, Iwan Taufiq Purwanto juga menjabat sebagai Komisaris di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sejak Desember 2022, dengan masa jabatan hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2027 untuk periode pertamanya.
Profil Sutrisno
Terakhir, ada Sutrisno, yang kini resmi menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala pada 1991. Perjalanan karier Sutrisno di BPKP dimulai pada 1995 sebagai Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Aceh. Sebelum menduduki posisi Deputi Investigasi, ia telah mengemban beberapa jabatan penting, seperti Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara (2018), Kepala Biro Umum (2019), dan Direktur Investigasi II (2020).
