Delapan Perusahaan Raksasa Teknologi Masih Bandel, Abaikan Peringatan Kominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali mengingatkan delapan perusahaan penyelenggara sistem elektronik (PSE) privat yang hingga kini belum memenuhi kewajiban pendaftaran dan pembaruan data sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kominfo, Alexander Sabar, menyatakan hal ini kepada Tempo pada Sabtu, 14 Juni 2025. “Sampai saat ini, masih ada delapan PSE yang belum merespons peringatan kami,” tegasnya.
Peraturan tersebut, khususnya Pasal 2 dan Pasal 5, mewajibkan setiap PSE privat untuk mendaftar sebelum beroperasi dan melayani publik. Selain itu, update data pendaftaran juga diwajibkan jika terjadi perubahan. Kominfo menegaskan akan terus melakukan pendekatan proaktif untuk memastikan kepatuhan. “Kami akan terus mengingatkan dan memberikan ruang konsultasi melalui *helpdesk* pendaftaran, fasilitas audiensi, dan klarifikasi,” jelas Alexander. Kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait juga difasilitasi untuk membantu PSE sebelum sanksi administratif diterapkan.
Keengganan untuk mendaftar dan memperbarui data berisiko besar bagi perusahaan-perusahaan ini. PSE yang belum terdaftar, namun wajib daftar, dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pemutusan akses atau pemblokiran layanan. Ini merupakan konsekuensi yang serius dan berdampak langsung pada operasional bisnis mereka di Indonesia.
Sebelumnya, Kominfo telah memberikan peringatan kepada 36 PSE privat. Sebanyak 23 di antaranya belum terdaftar meski telah beroperasi di Indonesia, sementara 13 lainnya belum memperbarui data pendaftaran. Meskipun jumlah ini telah berkurang seiring waktu, delapan perusahaan berikut masih belum memenuhi kewajiban mereka: Yamaha, MNC Grup, Philips, EA, HP, Mr DIY, Indofood, Bath & Body Works, Unilever (unilever.com dan unilever.id), Order KFCKu dan aplikasi KFCKu, Max (max.com dan aplikasi Max), eBay (ebay.com dan aplikasi eBay), Asus (asus.com dan aplikasi MyAsus), MSI (msi.com, id.msi.com, dan aplikasi MyMSI), Nike (nike.com dan aplikasi Nike), Xbox (xbox.com dan aplikasi XBox), BYD (byd.com dan aplikasi BYD), Emirates (emirates.com dan aplikasi Emirates), JBL (id.jbl.com dan jbl.store.co.id), KLM (klm.com dan aplikasi KLM), Cathay Pacific (cathaypacific.com dan aplikasi Cathay Pacific), DHL (dhl.com, dhlexpresscommerce.com, mydhl.express.dhl dan aplikasi DHL Express Mobile), Lenovo (lenovo.com dan aplikasi Lenovo), Lazada (lazada.com dan aplikasi Lazada), Aplikasi McDonald’s, Zurich, Ads Google, Play Google, Traveloka (traveloka.com dan aplikasi Traveloka), Aplikasi JNE, Apple, Garmin, Riot Games (leagueoflegends.com dan aplikasi-aplikasi dari Riot), Epic Games, Prudential, dan Kai.
Kominfo berharap agar kedelapan perusahaan ini segera memenuhi kewajiban hukumnya dan menghindari sanksi yang merugikan. Pendaftaran dan pembaruan data PSE merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan ruang digital Indonesia.
