Ragamharian.com – Serangan Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas nuklir Iran di Fordow, Isfahan, dan Natanz telah memicu reaksi beragam dari negara-negara Asia-Pasifik. Serangan tersebut, yang dilakukan lebih dari seminggu setelah serangan militer Israel terhadap Iran dan dibalas dengan serangan rudal Iran, mengakibatkan ratusan korban jiwa di kedua belah pihak dan meningkatkan eskalasi konflik. Berbagai negara di kawasan ini pun menyatakan sikap mereka, sebagian besar menekankan pentingnya de-eskalasi dan kembali ke jalur diplomasi.
Jepang, melalui Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya, menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan penghentian konflik. Mereka menekankan pentingnya meredakan ketegangan dan membuka kembali jalur dialog antara AS dan Iran untuk menyelesaikan masalah nuklir. Jepang juga menyesalkan meningkatnya siklus serangan balasan antara Israel dan Iran.
Cina, melalui Kementerian Luar Negerinya, mengecam keras serangan AS, menyatakan tindakan tersebut melanggar Piagam PBB dan hukum internasional, serta memperburuk ketegangan di Timur Tengah. Mereka menyerukan gencatan senjata dan memulai dialog dan negosiasi, serta siap bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas.
Korea Utara turut mengecam keras serangan AS, menyebutnya sebagai pelanggaran Piagam PBB dan menyalahkan ketegangan tersebut pada ekspansi wilayah Israel yang didukung Barat. Mereka mendesak masyarakat internasional untuk mengecam tindakan AS dan Israel. Hubungan hangat antara Iran dan Korea Utara, yang diduga juga melibatkan kerja sama pengembangan teknologi militer, menjadi sorotan dalam konteks ini.
Australia, melalui Perdana Menteri Anthony Albanese, justru mendukung serangan AS, mengatakan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Albanese mengklaim informasi menunjukkan pengayaan uranium Iran hingga 60 persen, yang menurutnya mengindikasikan program nuklir militer. Pernyataan ini dibantah Iran, yang menegaskan program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil, sebuah klaim yang juga didukung oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Selandia Baru, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Winston Peters, menyatakan keprihatinan atas situasi di Timur Tengah dan menyerukan penghentian eskalasi serta kembali ke jalur diplomasi dan negosiasi. Mereka menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui diplomasi, bukan aksi militer.
Sementara itu, Iran, melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, menuduh AS melanggar hukum internasional dan Piagam PBB dengan menyerang fasilitas nuklirnya. Araghchi menegaskan Iran memiliki pilihan untuk mempertahankan kedaulatan dan rakyatnya.
Sebaliknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji serangan AS, menyebutnya sebagai keputusan berani yang akan mengubah sejarah dan menghalangi Iran dari memperoleh senjata nuklir.
Reaksi beragam dari negara-negara Asia-Pasifik terhadap serangan AS di Iran ini menunjukkan kompleksitas situasi geopolitik dan perbedaan pandangan mengenai ancaman nuklir Iran serta peran AS dan Israel dalam konflik tersebut. Peristiwa ini juga kembali menyoroti perlunya solusi diplomatik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang berpotensi menghancurkan.
