Pemerintah Pastikan UMKM dengan Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak Online
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait rencana pengenaan pajak terhadap penjualan online. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta tetap bebas pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang memberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi UMKM dengan omzet di bawah angka tersebut. “Pendapatan 500 juta tetap, seperti yang sudah ada di undang-undang HPP,” tegas Febrio dalam keterangannya di Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2025).
Febrio menekankan bahwa ini bukanlah kebijakan baru, melainkan bagian dari administrasi perpajakan. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait permintaan kajian ulang kebijakan ini. Ia menjelaskan bahwa mekanisme serupa telah diterapkan oleh platform digital lain seperti Google dan Netflix yang bertindak sebagai pemungut pajak. “Ini lebih kepada administrasi perpajakan, kita meminta kemitraan platform untuk membantu menjadi pemungut pajak,” jelasnya.
Pemerintah juga akan mengevaluasi proyeksi penerimaan pajak dari kebijakan ini. “Ini bagian dari administrasi dan reformasi, akan menjadi bagian dari target penerimaan setiap tahunnya,” ujar Febrio.
Sebelumnya, rencana pemerintah untuk memungut pajak dari penjualan online melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada menuai kritik dari DPR. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti kondisi ekonomi rakyat yang tengah sulit. “Rakyat sedang berdarah-darah, terutama pelaku UMKM. Dalam situasi ini, bukannya diberi napas, malah ditambah beban rakyat dengan pajak lagi,” kritik Mufti pada Jumat (27/6/2025).
Mufti juga mempertanyakan alasan pengenaan pajak ini, mengingat pelaku UMKM online sudah menghadapi berbagai potongan biaya, termasuk komisi platform, biaya iklan, ongkos kirim, diskon, dan biaya tersembunyi lainnya. Ia menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang menekankan dukungan terhadap UMKM dan penguatan ekonomi rakyat. Mufti mendesak agar rencana pengenaan pajak ini dikaji secara menyeluruh dan hati-hati sebelum diterapkan. Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten sendiri diperpanjang hingga akhir Oktober 2025, sebuah langkah yang tampak kontras dengan rencana pengenaan pajak online ini.
