Ragamharian.com Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara baru-baru ini memicu respons cepat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Menteri PU Dody Hanggodo dengan tegas mengumumkan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajarannya.
Ini merupakan sebuah langkah krusial untuk menekan “beban ekonomi berbiaya tinggi” dalam pembangunan nasional, seperti yang pernah diutarakan oleh ekonom legendaris Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ayahanda Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Bawahan Diciduk KPK, Menteri PU: Yang Tidak Bersih Akan Disingkirkan Tanpa Pandang Bulu
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Sabtu (28/6/2025), Dody menyatakan keprihatinannya atas kejadian yang menimpa jajarannya.
Ia menegaskan bahwa evaluasi internal ini menjadi sangat penting dan mendesak demi efisiensi dan transparansi pembangunan di Indonesia.
“Peristiwa OTT oleh KPK ini merupakan pengingat kuat atas pernyataan Prof. Sumitro bahwa pembangunan Indonesia masih terhambat oleh beban ekonomi berbiaya tinggi,” ujar Dody.
Ia melanjutkan, “Ini mengakibatkan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Jika kebocoran anggaran tidak dihentikan, maka biaya pembangunan akan semakin tidak efisien.”
Evaluasi Menyeluruh Pekan Depan
Kejadian ini, menurut Menteri Dody, menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Kementerian PU untuk melakukan introspeksi mendalam.
Ia memastikan bahwa evaluasi internal akan dimulai pekan depan, mencakup semua tingkatan, dari pejabat eselon I hingga eselon III, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Atas restu Bapak Presiden Prabowo, pekan depan kami akan segera memulai evaluasi menyeluruh. Langkah ini bertujuan agar Kementerian PU benar-benar bersih, efisien, dan akuntabel. Tidak boleh ada lagi kebocoran anggaran. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Dody.
Baca juga: Satu Pejabatnya Kena OTT KPK di Sumut, Menteri PU: Ini Tamparan Keras
Menteri juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, khususnya pimpinan KPK dan Kejaksaan, atas komitmen mereka dalam menjaga integritas dan transparansi pembangunan nasional.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya dedikasi dari pimpinan KPK dan Kejaksaan dalam mengawal integritas pembangunan infrastruktur. Kerja keras mereka sangat membantu dalam mewujudkan pembangunan yang transparan,” katanya.
Meskipun mengambil langkah tegas, Dody menekankan bahwa prinsip praduga tak bersalah akan tetap dipegang teguh dalam proses evaluasi.
“Sebagai pemimpin, saya adalah bapak bagi seluruh jajaran Kementerian PU. Evaluasi ini akan dilakukan secara adil dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, saya juga tegaskan, tidak ada ruang sedikitpun bagi toleransi terhadap praktik korupsi,” pungkas Dody.
