KKP Perkuat Keamanan Pelabuhan Perikanan, Dorong Status Objek Vital Nasional Demi Ketahanan Ekonomi Maritim
Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara progresif memperkuat sistem pengamanan di seluruh pelabuhan perikanan, menegaskan posisinya sebagai garda terdepan subsektor perikanan tangkap nasional. Langkah strategis ini didukung dengan pembekalan sertifikasi internal auditor sistem manajemen pengamanan kepada petugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menunjukkan komitmen KKP terhadap keamanan maritim yang berkelanjutan.
Menurut Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, pelabuhan perikanan jauh melampaui fungsi dasar sebagai dermaga kapal dan lokasi bongkar muat hasil tangkapan ikan. Ia menegaskan, fasilitas vital ini merupakan simbol krusial bagi keamanan nasional sekaligus ujung tombak ekonomi kelautan. “Pelabuhan perikanan adalah etalase ketahanan sumber daya alam yang mendukung stabilitas ekonomi bangsa. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengamanan yang andal dan komprehensif guna menangkal segala bentuk gangguan, baik teknis, sosial, maupun tindak kriminal,” ujar Lotharia dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 30 Juni 2025.
Sejalan dengan peningkatan keamanan pelabuhan, KKP juga aktif mengadvokasi penetapan pelabuhan perikanan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas). Inisiatif ini disambut positif oleh Direktur Kepelabuhan Perikanan, Ady Chandra, yang meyakini bahwa status Obvitnas akan memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat terhadap seluruh aktivitas operasional krusial di dalamnya.
Ady Chandra lebih lanjut menjelaskan bahwa penetapan sebagai Objek Vital Nasional akan secara signifikan mengurangi risiko gangguan dan potensi sabotase di lokasi strategis ini. Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya telah sukses menyelenggarakan sosialisasi sistem manajemen pengamanan bagi objek vital nasional di Jakarta. “Sistem pengamanan yang terintegrasi ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan optimal terhadap aset negara dan berbagai investasi yang ada di pelabuhan perikanan,” imbuh Ady.
Visi ini selaras dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang senantiasa mendorong penguatan peran pelabuhan perikanan sebagai motor penggerak dan pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Beliau menekankan urgensi peningkatan fasilitas pelabuhan guna mengoptimalkan produktivitas masyarakat pesisir, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan kita.
