Berikut adalah artikel berita yang sudah ditingkatkan:
Persib Bandung Tolak Bonus Juara dari Pemprov Jabar: Umuh Muchtar Curigai Dana ASN Dimanipulasi?
BANDUNG – Suasana di kubu Persib Bandung kembali memanas. Masalah bonus juara Liga 1 yang dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ternyata masih menyisakan polemik. Maung Bandung, julukan kebanggaan tim, secara tegas menolak dana sebesar Rp 365 juta yang dinilai jauh dari nominal janji awal, dan bahkan memicu kecurigaan serius dari petinggi klub.
Secara historis, janji bonus ini pertama kali diutarakan oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kala itu, ia menjanjikan bonus total Rp 2 miliar untuk para pemain Persib yang berhasil meraih gelar juara *back-to-back* Liga 1. Dari jumlah tersebut, Rp 1 miliar sudah diberikan langsung dari kantong pribadi Dedi Mulyadi, dan dana ini tidak menjadi masalah bagi tim. Sementara sisa Rp 1 miliar lainnya, diinstruksikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jabar untuk diwujudkan melalui urunan atau patungan.
Namun, realitanya mengejutkan. Hasil urunan yang terkumpul dari ASN Pemprov Jabar hanya berjumlah Rp 365 juta, sebuah angka yang sangat jauh dari target yang dijanjikan. Karena nominal yang tidak sesuai dan minimnya transparansi, Persib Bandung memutuskan untuk menolak dan mengembalikan dana yang sempat diberikan tersebut.
“Saya pertegas ya, dari ASN belum diterima. Kalau yang Rp 1 miliar dari KDM itu, kan, pribadi dari gubernur, tidak ada masalah kalau itu,” ujar Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, saat ditemui di sela-sela sesi latihan tim di Stadion GBLA, Senin (30/6/2025).
Menurut Umuh, keputusan menolak bonus dari ASN Pemprov Jabar ini didasari alasan kuat. Salah satunya adalah ketiadaan transparansi atau catatan detail dalam proses urunan yang diinstruksikan gubernur. Selain itu, klub juga tidak ingin terbebani oleh janji bonus yang menggantung dan menimbulkan potensi masalah di kemudian hari.
Kecurigaan Umuh tak berhenti di situ. Ia secara terang-terangan menaruh curiga terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman. Umuh menilai sosok eselon II.a itu terlalu menggebu-gebu dalam menyampaikan janjinya, yang kini berujung pada kerumitan ini. Bukan tidak mungkin, menurut Umuh, dana hasil urunan ASN itu sejatinya telah terkumpul Rp 1 miliar, namun yang disalurkan kepada klub justru tidak sesuai.
“Saya curiga jangan-jangan dari ASN sudah Rp 1 miliar, terus diberikan Rp 350 juta, itu kecurigaan saya,” ungkap Umuh. “Jadi, saya tidak mau terima. Jadi, dikembalikan dulu,” tegasnya.
Untuk itu, Umuh menegaskan perlunya transparansi penuh. Ia menuntut agar rincian uang urunan dari ASN harus jelas dan terperinci. Saat penyerahan kepada tim pun, Pemprov wajib melampirkan detail dana yang diterima. Hal ini, katanya, krusial untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari.
“Harus jelas, sekarang dia tidak berani memberi rincian. Kalau memberi rincian semua, percaya siapa saja yang menyumbang itu. Harus ada rincian uang dari si A si B, siapa tahu sudah Rp 1 miliar sama sekda diotak-atik lagi, maaf saudara sekda,” pungkas Umuh. Sikap tegas Persib ini menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan transparansi dalam setiap aspek, terutama yang berkaitan dengan hak-hak para pahlawan lapangan hijau.
