Indonesia Targetkan Biaya Logistik Anjlok ke 8% PDB pada 2030: Langkah Strategis Dorong Daya Saing Ekonomi
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memancangkan target ambisius untuk efisiensi logistik nasional. Ia menargetkan penurunan biaya logistik dari kisaran 14,5% menjadi 8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030. Pernyataan ini disampaikan Airlangga di Graha Sawala, Jakarta Pusat, pada Rabu, 2 Juli 2025, sebagai bagian dari upaya krusial untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di kancah global.
Target 8% ini menandai percepatan signifikan dibandingkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mematok capaian serupa pada tahun 2045. Airlangga menekankan urgensi pemangkasan biaya logistik agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara ASEAN, yang mayoritas telah berhasil menekan biaya logistik di bawah 10%. Penurunan biaya ini menjadi kunci vital dalam meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia di pasar internasional.
Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah berencana menerbitkan paket deregulasi kebijakan logistik yang komprehensif pada November 2025. Salah satu poin krusial adalah perubahan rasio harga ekspor dan impor. Airlangga menyoroti skema saat ini di mana ekspor menggunakan Free On Board (FOB) dan impor menggunakan Cost, Insurance, and Freight (CIF). Menurutnya, praktik ini secara tidak langsung ‘memberi makan’ pihak lain karena membebankan biaya asuransi dan pengangkutan impor kepada pihak pembeli di Indonesia, sementara ekspor kita tidak mencakup biaya tersebut.
Selain deregulasi, pemerintah juga tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penguatan sistem logistik nasional. Perpres ini akan berfokus pada tiga pilar utama: penguatan infrastruktur konektivitas logistik, integrasi dan digitalisasi layanan, serta peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyedia jasa logistik. Airlangga menilai, efisiensi yang tercipta dari upaya-upaya ini akan secara langsung memperkuat daya saing Indonesia, bahkan mampu mengkompensasi ‘perang tarif’ atau ‘temporary charging’ yang kadang dikenakan, yang saat ini mencapai 10%.
Lebih lanjut, Airlangga menggarisbawahi pentingnya kemitraan ekonomi antarnegara sebagai faktor penekan biaya logistik. Dengan pasar yang lebih terbuka dan sistem logistik yang lebih efisien, masyarakat akan lebih mudah mengakses barang dengan harga yang lebih terjangkau. Efisiensi logistik ini, tegasnya, akan memberikan dampak domino positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. “Ekonomi tumbuh akan mendorong investasi, dan investasi tumbuh akan menciptakan lapangan kerja,” pungkas Airlangga.
