Babak Baru Perang Teknologi AS-China: Larangan Ekspor Software Desain Chip Dicabut, Namun Chatbot DeepSeek AI Diblokir
Dalam perkembangan terbaru yang menunjukkan dinamika kompleks hubungan teknologi global, Pemerintah Amerika Serikat secara mengejutkan mencabut larangan ekspor *software* desain chip canggih oleh perusahaan-perusahaan negaranya ke Tiongkok pada Kamis, 3 Juli 2025. Keputusan ini, yang berlaku efektif setelah pengumuman resmi dari Biro Industri dan Keamanan (BIS) di bawah Departemen Perdagangan AS, menandai perubahan signifikan dalam kebijakan restriktif yang baru diberlakukan.
*Electronic Design Automation* (EDA), atau *software* desain chip, adalah komponen krusial dalam seluruh siklus desain, pengujian, dan validasi chip semikonduktor. Sebelumnya, pada akhir Mei 2025, Pemerintah AS menetapkan syarat lisensi yang ketat bagi perusahaan-perusahaan domestik yang ingin mengekspor teknologi ini ke Tiongkok. Kebijakan ini didasari kekhawatiran AS bahwa Tiongkok menggunakan teknologi tersebut untuk tujuan militer serta memperkuat posisinya sebagai pesaing ekonomi yang lebih tangguh di berbagai sektor.
Hanya sekitar enam pekan setelah diberlakukan, kebijakan restriktif itu kini telah ditarik kembali oleh BIS. Surat edaran dari BIS yang diterima oleh sejumlah vendor EDA terkemuka, seperti Synopsys, Siemens, dan Cadence Design System, mengonfirmasi pencabutan kontrol ekspor atas produk-produk mereka. Synopsys menyatakan dalam keterangannya, “Pada 2 Juli, Synopsys menerima surat dari BIS yang menerangkan bahwa pembatasan ekspor ke China, seperti dimuat pada surat 29 Mei 2025, kini telah dibatalkan dan segera berlaku.” Sementara itu, Siemens menambahkan bahwa larangan BIS, yang awalnya ditetapkan pada 23 Mei 2025, dicabut per 3 Juli 2025, meskipun BIS tidak merinci alasan di balik keputusan ini.
Pencabutan larangan ekspor EDA ini bukanlah tanpa alasan. Dilansir dari *Toms Hardware*, kebijakan pembatasan ekspor EDA ini awalnya merupakan respons dari Amerika Serikat terhadap pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh Tiongkok – material yang sangat vital bagi industri dan pertahanan AS. Namun, berdasarkan kesepakatan yang tercapai pada pekan sebelumnya, AS berkomitmen untuk mengizinkan penjualan *software* pengembangan chip, pengiriman etana, dan mesin pesawat, jika Tiongkok menepati janjinya untuk mempercepat izin ekspor material penting bagi AS. Pencabutan batasan ekspor EDA ini, sebagaimana laporan *KompasTekno* yang dihimpun dari *The Register*, merupakan bagian dari janji Amerika Serikat kepada Tiongkok.
AS Blokir Chatbot DeepSeek AI
Kendati ada pelonggaran di satu sisi, gejolak geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok di sektor teknologi masih jauh dari kata usai. Masing-masing negara terus memanfaatkan kekuasaannya untuk menetapkan batasan guna melindungi kepentingan nasional mereka.
Sebagai bukti berlanjutnya ketegangan, pada Maret 2025 lalu, Amerika Serikat juga mengambil langkah signifikan dengan memblokir akses ke *chatbot* AI asal Tiongkok, DeepSeek, di perangkat milik pemerintah. “Untuk membantu menjaga sistem informasi Departemen Perdagangan aman, akses ke AI China baru, DeepSeek, secara umum dilarang di semua GFE,” demikian potongan pesan email yang dikirim kepada para pegawai. GFE, atau *Government Furnished Equipment*, merujuk pada peralatan yang disediakan oleh pemerintah untuk penggunaan resmi. Pesan tersebut melanjutkan, “Jangan mengunduh, melihat, atau mengakses aplikasi apapun, baik aplikasi desktop atau situs web yang berkaitan dengan DeepSeek.”
Saat itu, Departemen Perdagangan belum memberikan tanggapan resmi mengenai sanksi yang akan diberikan bagi pegawai yang melanggar larangan ini. Larangan terhadap DeepSeek ini juga tidak hanya berlaku di Departemen Perdagangan; sebelumnya, chatbot ini telah dilarang di Kantor Administrasi Kepala Dewan Perwakilan Rakyat AS, di mana pegawai dilarang menginstal aplikasi DeepSeek di *smartphone*, komputer, atau tablet yang masuk dalam inventarisasi pemerintah. Kebijakan serupa juga diberlakukan di Badan Pertahanan AS (Pentagon), Angkatan Laut, dan NASA. Pemerintah federal AS bahkan tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan secara tegas melarang penggunaan DeepSeek di wilayahnya, dengan ancaman hukuman penjara dan denda bagi individu maupun korporasi yang melanggar.
