Tentu, berikut adalah artikel berita yang telah ditingkatkan:
—
### Masa Depan Hasto Kristiyanto: Tuntutan 7 Tahun Penjara dan Misteri Kursi Sekjen PDIP Jelang Kongres
JAKARTA – Ragamharian.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kini tengah menghadapi tuntutan pidana tujuh tahun penjara. Di tengah sorotan kasus hukum ini, politikus PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa belum ada informasi resmi mengenai pergantian posisi Sekjen partai. Ia menyebut bahwa nasib kursi strategis tersebut akan ditentukan dalam Kongres PDIP yang akan datang.
“Saat ini masih Bapak Hasto Kristiyanto. Pergantian Sekjen biasanya dilakukan di Kongres,” ujar Guntur Romli melalui pesan singkat pada Jumat, 4 Juli 2025. Menurut Guntur, pada saat Kongres, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan demisioner, memberikan ruang bagi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menyusun kembali kepengurusan DPP partai. Pernyataan ini menyoroti bagaimana Kongres menjadi momen krusial untuk keputusan-keputusan besar terkait struktur kepemimpinan PDIP.
Tuntutan berat terhadap Hasto Kristiyanto dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Yunarwanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis, 3 Juli 2025. Hasto dituntut melanggar Pasal 21 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) terkait dugaan korupsi. Selain itu, ia juga dituntut melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP atas perintangan penyidikan (obstruction of justice). JPU juga menuntut agar Hasto dihukum membayar denda sebesar Rp 600 juta, dengan subsider kurungan selama enam bulan jika denda tidak dibayar.
Dalam pertimbangannya, hal yang memberatkan tuntutan terhadap Hasto adalah sikapnya yang dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta tidak mengakui perbuatannya. Namun, terdapat juga hal-hal yang meringankan, yaitu Hasto bersikap sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum sebelumnya.
Menanggapi tuntutan berat tersebut, Hasto Kristiyanto meminta seluruh kader, anggota, dan simpatisan PDIP untuk tetap tenang. Hasto mengklaim bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah pengorbanan politik. “Percayalah bahwa kebenaran akan menang,” kata Hasto usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025, sebagaimana dikutip dari keterangan PDIP. Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambilnya telah dikalkulasi secara politik, mengingat Hasto telah ditahan KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Desember lalu.
Namun, kubu Hasto tidak tinggal diam. Todung Mulya Lubis, salah satu kuasa hukum Hasto, menyebut tuntutan tersebut tidak berdasar dan merujuk pada istilah “omon-omon” – sebuah frasa yang dipopulerkan Prabowo Subianto yang menunjuk pada omong kosong tanpa bukti kuat. Todung secara khusus menyoroti dua tuduhan utama, yakni *obstruction of justice* dan tindak pidana suap, dengan menyatakan, “Tidak ada bukti-bukti yang kuat. Sehingga ini seperti omon-omon.” Ia bahkan menilai persidangan ini sebagai *miscarriage of justice* atau peradilan sesat, salah satunya karena keterlibatan penyidik sebagai saksi bahkan ahli dalam persidangan.
Di tengah riuhnya kasus hukum ini, fokus juga tertuju pada masa depan kepemimpinan PDIP, terutama posisi Sekretaris Jenderal yang krusial. Lalu, kapan sebenarnya Kongres PDIP akan digelar?
Sebelumnya, Kongres ke-6 PDIP diagendakan akan dilaksanakan pada April 2025. Namun, hingga akhir April, belum ada informasi pasti mengenai jadwal pelaksanaannya. Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, menjelaskan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kerap melihat suasana dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan-keputusan penting. “Kita baru habis Pilkada, ada hal-hal yang harus kita benahi, internal dan lain-lain, supaya di kongres itu berjalan aman,” kata Olly di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Mei 2025. Meskipun ada penundaan, Olly menegaskan komitmen PDIP bahwa Kongres harus tetap digelar pada tahun 2025. “Yang penting kami putuskan tahun 2025 harus lakukan kongres,” pungkas Olly. Situasi ini menunjukkan bahwa masa depan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP akan sangat bergantung pada dinamika politik internal partai yang akan dibahas dan diputuskan dalam Kongres yang dinanti-nanti.
—
