Rencana Penugasan Gibran Rakabuming Raka ke Papua: Jalan Keluar atau Jalan Buntu?
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan penugasan khusus kepada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk menangani permasalahan kompleks di Papua, termasuk percepatan pembangunan. Instruksi ini, menurut Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra, datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, mampukah langkah ini meredakan dinamika dan konflik yang telah lama membelit Bumi Cenderawasih?
Pengumuman tersebut disampaikan Yusril saat membuka peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM pada Rabu, 2 Juli 2024. Ia menekankan bahwa penugasan ini unik, dengan rencana berdirinya kantor Wakil Presiden di Papua, memungkinkan Gibran bekerja langsung dari wilayah tersebut. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, pemerintah, menurut Yusril, akan memprioritaskan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan hukum yang berperspektif HAM bagi aparat keamanan di Papua. Partisipasi aktif masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dianggap krusial untuk keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan menghormati kearifan lokal. Yusril menegaskan rencana ini sebagai komitmen mendengarkan aspirasi masyarakat Papua yang terdampak konflik.
Sayangnya, detail mekanisme penugasan Gibran masih belum dipublikasikan. Upaya BBC News Indonesia untuk mengonfirmasi informasi ini kepada sumber-sumber pemerintah hingga saat ini belum membuahkan hasil.
Dua akademisi yang fokus meneliti Papua menyoroti pentingnya dialog sebagai kunci penyelesaian konflik. Salah seorang peneliti menekankan pentingnya mendengarkan langsung keluhan masyarakat, misalnya terkait ketidaknyamanan atas keberadaan pos-pos militer.
Sebaliknya, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom, pesimistis. Ia menilai apapun keputusan pemerintah akan sia-sia tanpa adanya perundingan. “Dengan mengedepankan operasi militer, justru pemerintah Indonesia sendiri yang mempercepat Papua menuju kemerdekaan,” tegasnya. Dua warga adat Papua yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) turut menyuarakan keprihatinan mereka atas pembangunan yang mengabaikan hak-hak dan aspirasi masyarakat. Mereka mengeluhkan penggusuran hutan adat tanpa musyawarah.
Penunjukan Wakil Presiden untuk menangani masalah Papua bukanlah hal baru. Pada 2022, Wapres Ma’ruf Amin menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), fokus pada pembangunan dan otonomi khusus. Ma’ruf Amin bahkan berkantor di Papua selama lima hari pada Oktober 2023 untuk berdialog dengan berbagai tokoh masyarakat.
Berbeda dengan Ma’ruf Amin, Gibran Rakabuming Raka, hingga saat ini belum pernah mengunjungi Papua setelah terpilih sebagai Wakil Presiden. Kunjungannya ke Papua sebelumnya hanya terjadi dalam konteks kampanye Pilpres 2024. Kala itu, Gibran menekankan pentingnya pemerataan pembangunan.
Namun, keraguan terhadap kemampuan Gibran untuk menyelesaikan konflik Papua muncul dari berbagai pihak. Sebby Sembom mempertanyakan kualifikasi Gibran dan meramalkan kegagalan langkah ini. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan negosiasi politik dengan TPNPB-OPM.
Pendekatan Pemerintah di Papua: Pembangunan Fisik dan Keamanan
Sejak kemerdekaan, setiap presiden Indonesia memiliki strategi sendiri untuk memajukan Papua, dari referendum hingga otonomi khusus dan pembangunan infrastruktur skala besar. Namun, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai pemerintahan yang paling gencar membangun Papua selama dua periode kepemimpinannya (2014-2024). Jokowi menekankan pembangunan yang inklusif, tidak Jawa-sentris, dan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.
Komitmen Jokowi terlihat dari berbagai kebijakan, termasuk pembebasan tahanan politik, kebijakan satu harga BBM, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, serta penyaluran dana otonomi khusus (otsus) yang signifikan. Pemerintahan Jokowi juga melakukan pemekaran Papua menjadi empat provinsi baru, meskipun kebijakan ini menuai kritik karena dianggap kurang partisipatif.
Investasi besar juga dilakukan dalam pembangunan infrastruktur fisik, seperti Jalan Trans Papua, jalur darat perbatasan, stadion, pelabuhan, bandara, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jokowi juga melakukan kunjungan intensif ke Papua sebanyak 18 kali selama masa jabatannya, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat adat dan penegakan HAM dalam pembangunan.
Namun, kritik tetap muncul. Peneliti Arie Ruhyanto mencatat konsekuensi negatif pembangunan di Papua, seperti degradasi lingkungan akibat ekspansi perkebunan sawit dan deforestasi masif. Laporan Auriga Nusantara menunjukkan deforestasi paling tinggi terjadi pada periode pertama pemerintahan Jokowi.
Selain kerusakan lingkungan, pendekatan keamanan yang diterapkan pemerintah juga menuai kecaman. Banyak akademisi menilai pembangunan Jokowi membutuhkan stabilitas politik, yang berujung pada pembungkaman suara-suara kritis, termasuk tuntutan kemerdekaan dari TPNPB-OPM. Data TAPOL menunjukkan ratusan penangkapan atas tuduhan makar selama periode 2019-2023. Konflik bersenjata juga mengakibatkan gelombang pengungsi dan korban jiwa sipil.
Peneliti BRIN, Cahyo Pamungkas, memperkirakan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pendekatan pembangunan ekstraktif dan keamanan yang diterapkan Jokowi, termasuk pelibatan militer dalam proyek lumbung pangan di Merauke. Hal ini, menurut Cahyo, menggambarkan penegakan hegemoni negara dan intimidasi terhadap warga yang menolak proyek tersebut.
Suara dari Masyarakat Adat Papua:
Kaspar Kahol dan Yasinta Moiwend, warga adat Wanam, Papua Selatan, menjadi contoh nyata dampak pembangunan lumbung pangan. Mereka mengeluhkan penggusuran hutan adat tanpa konsultasi dan merasa hanya menjadi penonton pembangunan yang mengabaikan hak-hak mereka. Mereka merasa pembangunan telah merampas sumber penghidupan dan kearifan lokal.
Cahyo Pamungkas, peneliti BRIN, menyoroti ketidakpatuhan pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menjamin perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Ia menilai implementasi otonomi khusus lebih berfokus pada transfer dana daripada partisipasi masyarakat.
Adriana Elisabeth, mantan Koordinator Tim Kajian Papua di BRIN, menekankan pentingnya dialog sebagai solusi konflik Papua. Ia mengkritik pemerintah yang selama ini mengabaikan dialog dengan masyarakat, termasuk selama kunjungan Jokowi ke Papua. Ia menjelaskan bahwa dialog yang melibatkan semua klan dan marga di Papua sangatlah krusial untuk memahami akar permasalahan dan menemukan jalan keluar yang damai.
Pertanyaan besar tetap ada: Akankah penugasan Gibran Rakabuming Raka mampu mendengarkan dan mengakomodasi suara-suara seperti Yasinta Moiwend dan masyarakat Papua lainnya, serta menemukan solusi damai yang berkelanjutan untuk konflik di Papua?
(Daftar Artikel Terkait – dipertahankan sebagaimana aslinya)
* Merince Kogoya dicoret dari Miss Indonesia karena bendera Israel – Bagaimana sejarah dan akar pandangan orang asli Papua tentang Israel?
* Video serangan drone beredar di media sosial – Benarkah terjadi di Papua dan siapa pelakunya?
* ‘Lihat langsung hutan, hak dan kehidupan kami direbut paksa’ – Masyarakat adat Merauke minta pelapor khusus PBB datang ke Papua
* Perusahaan terbatas pertama milik masyarakat adat didirikan di Papua – ‘Kami harus mandiri dengan aset dan potensi kami’
* Gereja Katolik dan kisah orang-orang asli Papua – ‘Mengapa kedukaan kami jarang dibicarakan di atas altar?’
* Kisah para jurnalis internasional meliput di Indonesia – ‘Sebelumnya sudah represif, sekarang lebih represif lagi’
* ‘Mereka adu domba kami’ – Masyarakat adat Solidaritas Merauke deklarasi menolak Proyek Strategis Nasional
* Aksi protes MBG terus berlanjut di Papua – ‘Kami menolak makan bergizi gratis’
* ‘Perusahaan masuk tanpa penjelasan, jadi kami anggap mereka sebagai pencuri’ – Apakah pertambangan sejahterakan orang asli Papua?
* Prabowo berencana beri amnesti kepada kelompok pro-kemerdekaan Papua – Apa itu amnesti dan apa pengaruhnya bagi penyelesaian konflik di Papua?
* ‘Kado Natal terburuk untuk orang Papua’ – Ratusan warga Pegunungan Bintang mengungsi usai pengerahan militer, bagaimana kronologinya?
* Militer dilibatkan dalam proyek Food Estate di Merauke, masyarakat adat ‘ketakutan’ – ‘Kehadiran tentara begitu besar seperti zona perang’
* Warga asli Papua pesimistis pilkada bisa cegah potensi buruk food estate di Merauke – ‘Percuma kami mengadu ke calon kepala daerah’
* ‘Kami mau makan dari mana? Alam kami sudah rusak habis’
* Wawancara eksklusif Egianus Kogoya – Perselisihan internal OPM, tuduhan terima suap, dan ancaman ‘akan terus bikin pusing Indonesia’
* Mengapa gizi buruk masih menghantui Asmat? – Cerita dari kampung terpencil di pedalaman Papua Selatan
* Konflik bersenjata di Papua, ribuan warga sipil Paniai mengungsi – ‘Roh Kudus, berkati kami agar bisa selamat’
* TNI kembali pakai istilah OPM, Polri masih sebut KKB – ‘Kebijakan saling bertentangan, masyarakat Papua jadi korban’
* ‘Orang asli Papua akan semakin takut’ – Mengapa Polri berencana rekrut 10.000 polisi baru di Papua?
* Nestapa pengungsi Nduga: Bertahun-tahun ‘diusir’ dari rumah dan kini hak suara mereka di Pemilu 2024 ‘direnggut paksa’
* Konflik Papua: Pengungsi Maybrat hidup dalam ketakutan – ‘Rindu pulang tapi cemas dimata-matai’
