AS Resmi Terapkan Tarif Impor 32% ke Indonesia: Dampak Ekonomi dan Respons Jakarta
Jakarta, Ragamharian.com – Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan serius setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi memutuskan untuk menerapkan tarif impor sebesar 32% atas seluruh produk dari Indonesia. Keputusan ini, yang diumumkan melalui surat resmi bertanggal 7 Juli 2025 dan akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025, menandai kegagalan negosiasi perdagangan awal antara kedua negara. Kebijakan protektif ini diproyeksikan membawa dampak signifikan pada sejumlah sektor vital, termasuk ekonomi nasional, praktik transshipment, dan industri perikanan Indonesia.
Dalam pernyataannya, Trump menegaskan, “Mulai 1 Agustus 2025, kami hanya akan mengenakan tarif sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke AS, terpisah dari tarif sektoral.” Ia menambahkan bahwa angka 32% ini masih dianggap “tergolong kecil” jika dibandingkan dengan jumlah yang sebenarnya diperlukan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan antara AS dan Indonesia.
Sri Mulyani: Pemerintah Siapkan Langkah Respons Tarif Trump
Menyikapi kebijakan perdagangan yang diberlakukan AS, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Ia mengungkapkan, bersama Kementerian Perekonomian dan kementerian terkait, pemerintah tengah “menyusun strategi agar tetap memiliki bahan tambahan untuk proses negosiasi.” Pembahasan strategis ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tarif yang ditetapkan Trump, potensi hambatan non-tarif, hingga peluang investasi bagi Indonesia di Amerika Serikat.
Sri Mulyani berharap, melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperoleh ketentuan yang lebih menguntungkan sebelum kebijakan tarif mulai berlaku penuh pada 1 Agustus 2025. Diketahui, Indonesia menjadi salah satu dari 12 negara yang diberi tenggat waktu hingga awal Agustus untuk memberikan respons terhadap kebijakan tarif impor ini.
Trump: Indonesia Tak Akan Dikenakan Tarif Bila Bangun Pabrik di AS
Di tengah ketegangan perdagangan, Donald Trump juga menawarkan “jalan keluar” bagi Indonesia. Melalui surat resmi berkop Gedung Putih yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diunggah di akun Truth Social-nya (@realDonaldTrump) pada Selasa, 8 Juli 2025, Trump menyatakan bahwa Indonesia dapat dikecualikan dari tarif impor jika bersedia membangun fasilitas produksi di Amerika Serikat. “Tidak akan dikenakan tarif apabila Indonesia atau perusahaan dari negara Anda memutuskan untuk membangun atau memproduksi barang di Amerika Serikat,” tulisnya.
Trump menjanjikan proses perizinan yang cepat dan profesional, bahkan dalam hitungan minggu, bagi perusahaan yang berinvestasi di AS. Namun, peringatan tegas juga dilayangkan: jika Indonesia berani menaikkan tarif terhadap produk asal Amerika Serikat, balasan tarif setara akan segera diterapkan oleh AS.
BEI Pastikan Tarif Trump Tak Berdampak Signifikan ke Pasar Modal RI
Menariknya, di tengah kekhawatiran dampaknya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) justru optimis. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyatakan bahwa kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pasar modal Indonesia. “Kami telah melakukan survei, dan hasilnya menunjukkan dampaknya relatif tidak signifikan,” ujar Nyoman kepada Antara di Gedung BEI, Jakarta, Rabu, 9 Juli. Ia menjelaskan, dampak yang minim ini dikarenakan pengaruh tarif sangat bergantung pada seberapa besar kontribusi perusahaan tercatat di bursa terhadap produk atau komoditas spesifik yang dikenakan tarif, yang mana angkanya dinilai tidak besar.
Airlangga Hartarto Bernegosiasi Langsung dengan Pemerintah AS
Sebagai langkah konkret dalam menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, segera bertolak ke Washington D.C., Amerika Serikat. Perjalanan ini dilakukan langsung setelah ia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 7 Juli 2025, menunjukkan prioritas pemerintah Indonesia dalam menangani isu tarif impor ini.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengungkapkan dua strategi utama yang dibawa Airlangga. Pertama, meyakinkan AS bahwa Indonesia adalah mitra dagang yang sangat strategis berkat kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, serta menekankan bahwa Indonesia telah berupaya memenuhi berbagai permintaan AS, termasuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Kedua, pemerintah juga akan aktif memperluas kerja sama perdagangan dengan negara-negara mitra lainnya sebagai diversifikasi risiko.
*Kontributor: Fauziah Herlina Azhar, Anastasya Lavenia Yudi, Ilona Estherina*
