BPBD DKI Jakarta Peringatkan Potensi Longsor dan Gerakan Tanah di Ibu Kota Jelang Musim Hujan Ekstrem Juli 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini serius bagi seluruh jajaran pemerintahan kota dan masyarakat. Menjelang Juli 2025, Ibu Kota dihadapkan pada prediksi curah hujan di atas normal yang berpotensi memicu gerakan tanah dan tanah longsor, khususnya di wilayah rawan. Seluruh lurah, camat, dan warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan langkah antisipasi.
Peningkatan intensitas curah hujan, seperti yang diproyeksikan, secara signifikan dapat memicu pergerakan massa tanah. Isnawa Adji, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, pada Sabtu (12/7/2025), menjelaskan bahwa risiko ini sangat tinggi di daerah dengan topografi miring atau lereng yang tidak stabil. Ia menekankan, “Pada Zona Menengah, gerakan tanah berpotensi terjadi jika curah hujan di atas normal, terutama di wilayah yang berbatasan dengan lembah sungai, tebing jalan, atau lereng yang telah mengalami gangguan.”
Identifikasi wilayah berpotensi ini tidak lepas dari data akurat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah memetakan area-area rawan di Jakarta berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dan prakiraan curah hujan bulanan dari BMKG. Merespons temuan ini, Isnawa mendesak para camat dan lurah, bersama masyarakat, untuk aktif memantau kondisi lingkungan sekitar, terutama area yang dekat dengan aliran sungai atau memiliki tebing curam.
Lebih lanjut, Isnawa menegaskan pentingnya kolaborasi tim. “Petugas TRC BPBD di setiap kelurahan akan bekerja sama dengan lurah dan camat untuk memonitor secara intensif kondisi di lapangan. Apabila teridentifikasi situasi yang memerlukan penanganan khusus, baik dari BPBD maupun instansi terkait lainnya, koordinasi segera dilakukan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa lokasi-lokasi yang sudah dipetakan akan dikoordinasikan dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk pelaksanaan teknis di lapangan.
Selain pemantauan, Isnawa juga menyoroti langkah-langkah antisipasi fisik. Masyarakat diimbau untuk mempertimbangkan pembuatan bronjong dan turap secara mandiri, terutama jika tanah di sekitar hunian miring atau menunjukkan potensi pergerakan. Tak hanya itu, BPBD DKI Jakarta secara aktif mendorong gerakan penanaman pohon di area rawan yang minim vegetasi. Upaya ini krusial untuk mencegah ancaman tanah longsor dan meminimalkan dampak kerusakan yang lebih parah akibat hujan lebat.
Mengingat kompleksitas ancaman ini, Isnawa menegaskan bahwa “penanganan bencana harus dilakukan secara komprehensif.” Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat, baik melalui inisiatif swadaya maupun upaya kolektif, dalam mitigasi risiko bencana di Ibu Kota.
Berdasarkan data PVMBG, beberapa wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang masuk dalam Zona Menengah potensi terjadinya tanah longsor meliputi:
* Jakarta Selatan: Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, dan Pesanggrahan.
* Jakarta Timur: Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo.
