Gencatan senjata telah disepakati di Kota Sweida, Suriah. Sebelumnya pertempuran terjadi di wilayah ini antara militer Suriah dengan Minoritas Druze. Pertempuran ini pula yang memicu serangan Israel ke Ibu Kota Suriah, Damaskus.
Suriah menyetujui gencatan senjata tersebut dan akan menghentikan total operasi militernya di Sweida. Kekerasan selama berhari-hari di sana telah menewaskan lebih dari 300 orang.
Dikutip dari AFP, berdasarkan teks perjanjian gencatan senjata yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Suriah, akan ada penghentian operasi militer di Sweida.
“Penghentian total dan segera untuk semua operasi militer,” demikian petikan gencatan senjata, dikutip Kamis (17/7).
Dalam teks tersebut, tertuang juga pembentukan komite yang terdiri dari pejabat pemerintah dan pemimpin spiritual Druze untuk mengawasi pelaksanaannya.
Kementerian Pertahanan kemudian mengatakan telah mulai menarik pasukan dari kota Sweida sebagai implementasi dari ketentuan perjanjian yang diadopsi setelah berakhirnya operasi di kota tersebut.
Dalam sebuah video yang disiarkan oleh televisi pemerintah, Sheikh Youssef Jarboua, salah satu dari tiga pemimpin spiritual utama Druze di Suriah, membacakan 10 poin perjanjian tersebut, yang juga mencakup “integrasi penuh provinsi” Sweida ke dalam negara Suriah.
Hingga saat ini, wilayah-wilayah Druze dikuasai oleh komunitas minoritas tersebut. Setelah pemberontak yang dipimpin kelompok Islamis menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad pada bulan Desember setelah 14 tahun perang saudara, beberapa pejuang Druze mengatakan mereka siap untuk berintegrasi ke dalam pasukan keamanan yang baru.
Teks gencatan senjata menunjukkan bahwa tidak akan ada kerugian yang menimpa warga sipil atau harta benda mereka. Perjanjian tersebut juga mengatur pembebasan tahanan dan penyelidikan atas nasib orang-orang yang hilang.
Namun, pemimpin Druze berpengaruh lainnya, Sheikh Hikmat al-Hijri, menolak perjanjian baru tersebut setelah diumumkan.
“Tidak akan ada kesepakatan atau negosiasi dengan kelompok-kelompok bersenjata yang menyebut diri mereka pemerintah,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.
