Ragamharian.com – , Jakarta – Peringatan upacara HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang dipastikan digelar di Jakarta dan tidak di Ibu Kota Nusantara. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan upacara tak digelar di IKN karena fasilitas di sana masih terbatas.
Pilihan editor: Bisakah Masyarakat Sipil Menjadi Penyeimbang Kekuasaan?
“Transportasi, tempat tinggal, terbatas kan fasilitasnya,” kata dia di Hotel Sultan, Jakarta pada Rabu, 23 Juli 2025.
Pemerintah, ujar dia, berkaca pada pelaksanaan upacara HUT RI yang digelar di IKN pada peringatan ke-79. Setahun berselang, fasilitas di IKN untuk menggelar peringatan upacara hari kemerdekaan negara masih belum memadai.
Bahlil menilai fasilitas sarana dan prasarana di IKN perlu disiapkan dengan baik untuk menghelat acara kenegaraan. Dia juga mengingatkan agar persoalan lokasi upacara HUT ke-80 RI tidak perlu dipersoalkan.
“Jangan terlalu berpikir melampaui batas. Kewenangan tentang HUT itu milik pemerintah,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.
Bahlil meminta agar keputusan pemerintah Prabowo menggelar upacara HUT ke-80 RI di Jakarta tidak dikaitkan dengan hal lain. Termasuk, kata dia, ihwal prioritas kepala negara terhadap penyelesaian pembangunan IKN.
“Apa pun yang diputuskan jangan dikaitkan seolah IKN nomor sekian. Ini kan tahun pertama Presiden Prabowo,” ucapnya.
Keputusan Presiden Prabowo menggelar upacara Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta turut disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia mengatakan upacara tidak dilakukan di IKN lantaran masih dalam tahap pembangunan.
“Kami mengikuti arahan Presiden saja, dan lagi pula IKN kan masih fokus pembangunan,” kata Gibran di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 18 Juli 2025, dikutip dari video yang disebarkan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden di Grup Wartawan Wakil Presiden.
Keputusan kepala pemerintahan menggelar upacara HUT ke-80 RI dipusatkan di Jakarta didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan pemerintah memerlukan efisiensi sehingga upacara peringatan hari kemerdekaan tahun ini lebih ideal dilaksanakan di Jakarta.
Dede menilai, saat ini pelaksanaan peringatan HUT RI di IKN belum efisien karena mengharuskan ribuan orang terbang ke IKN. “Kita bayangkan efisiensi, ribuan orang harus diterbangkan ke sana di tengah anggaran yang saat ini kita lagi tahu kondisinya. Menurut saya, itu tidak akan efisien,” ucapnya.
Politikus Partai Demokrat itu juga meminta pemerintah menerbitkan aturan baru soal pelaksanaan peringatan HUT kemerdekaan di Jakarta, karena undang-undang menyebutkan peringatan HUT kemerdekaan harus dilaksanakan di ibu kota negara.
“Menurut saya, itu butuh perpres baru, karena bagaimanapun di dalam undang-undang, peringatan 17 Agustus harus dilakukan di ibu kota negara, kecuali tadi ada keputusan presiden, perpres atau kepres yang mengatakan untuk tahun ini dilakukan di Jakarta,” kata Dede.
Pilihan editor: Anggota DPR Dengar Kabar Pemerintah akan Pajaki Amplop Kondangan
