Jakarta – Jumat, 25 Juli 2025 menjadi hari yang penuh sorotan publik di kancah nasional. Sejumlah peristiwa penting mencuat ke permukaan, mulai dari respons tegas pemerintah Indonesia terhadap ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja, hingga inisiasi uji publik perdana draf penulisan ulang sejarah Indonesia. Dua isu krusial ini mendominasi percakapan publik, menunjukkan dinamika penting dalam kebijakan luar negeri dan internal. Artikel ini merangkum berita-berita terpopuler dari kanal Nasional *Tempo* yang patut Anda simak.
Prioritas Keselamatan WNI di Tengah Ketegangan Thailand-Kamboja
Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, secara resmi merespons eskalasi ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja. Fokus utama pemerintah adalah keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kedua negara tersebut. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa langkah-langkah mitigasi komprehensif telah disiapkan untuk mengantisipasi skenario terburuk, meliputi pemantauan situasi lapangan yang intensif dan pembukaan saluran komunikasi langsung dengan WNI setempat, seluruhnya dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menekankan posisi netral Indonesia. “Kami sebisa mungkin menghindari untuk menyampaikan pendapat yang berkenaan dengan politik atau kejadian di negara lain,” ujarnya. Sementara itu, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar upaya mitigasi ini dipersiapkan secara matang dan menyeluruh. Pemerintah sangat berharap ketegangan tidak berlanjut, mengingat dampak eskalasi konflik dapat menjalar secara global, termasuk memengaruhi stabilitas di Indonesia.
Menyikapi perkembangan ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah Indonesia untuk aktif berperan dalam meredakan konflik perbatasan tersebut. Dasco optimis, hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dengan Thailand dan Kamboja dapat menjadi modal penting dalam meredam perselisihan. Ia juga mengimbau WNI di kedua negara untuk tetap tenang dan tidak panik. “Nanti kami akan suarakan dengan harapan agar di kawasan ASEAN ini tidak terjadi gejolak yang lebih meningkat,” tambah Dasco.
Ketegangan di perbatasan kedua negara memang semakin memanas. Kamboja dilaporkan telah mengerahkan pasukan dan tank ke wilayah sengketa, dibalas dengan pengerahan pesawat F-16 oleh Thailand. Situasi ini diperparah dengan evakuasi massal 63.000 warga Thailand dari zona konflik, menandakan tingkat keseriusan kondisi di lapangan.
Perdebatan Internal PDIP Menanggapi Wacana Penghapusan Pilkada Langsung
Wacana penghapusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, yang pertama kali diusulkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, memicu beragam respons di internal PDI Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap wacana dan memerlukan pembahasan mendalam antarpartai politik sesuai mekanisme yang berlaku. “Itu masih merupakan wacana, tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut,” jelas Puan.
Berbeda dengan Puan, Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, secara tegas menyatakan penolakan partainya terhadap usulan tersebut. Menurutnya, PDIP berkomitmen penuh pada sistem demokrasi terbuka yang menjunjung tinggi hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung. “Kalau kita mengubah konstitusi untuk pemilihan langsung, ya dia harus dilaksanakan terus, jangan maju-maju lalu mundur. Kapan Indonesia mau maju kalau begitu caranya?” kritiknya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP lainnya yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa partainya akan mengkaji rekomendasi ini secara mendalam sebelum mengambil sikap. Ia menekankan bahwa kajian tersebut tidak hanya berfokus pada potensi “outcome” politik, tetapi lebih pada proses reformasi demokrasi yang telah berjalan. “Yang akan kami kaji adalah bagaimana proses-proses dulu ketika kita reformasi,” pungkas Said, menandakan kehati-hatian PDIP dalam menyikapi perubahan fundamental sistem pemilihan ini.
Draf Sejarah Indonesia: Uji Publik Perdana dan Harapan Penulisan Ulang
Pada Jumat, 25 Juli 2025, Kementerian Kebudayaan memulai langkah penting dalam mereformasi narasi sejarah nasional dengan menggelar uji publik perdana draf penulisan buku Sejarah Indonesia di Universitas Indonesia. Inisiatif ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi yang akan berlanjut ke berbagai kampus di daerah lain, termasuk Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan, 28 Juli), Universitas Negeri Padang (Sumatera Barat, 31 Juli), dan Universitas Negeri Makassar (Sulawesi Selatan, 4 Agustus). Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan publik terhadap draf yang telah disusun oleh para sejarawan.
Proyek ambisius ini melibatkan 112 sejarawan dari berbagai spesifikasi keilmuan – mulai dari arkeologi, antropologi, hingga arsitektur – yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Kolaborasi lintas disiplin ini berhasil menghasilkan 10 jilid buku sejarah dengan total 5.536 halaman yang komprehensif.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam kesempatan tersebut mengakui bahwa jumlah halaman tersebut masih tergolong sedikit untuk menggambarkan keseluruhan perjalanan panjang sejarah Indonesia yang sarat peristiwa dan konflik. Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa mustahil untuk mendokumentasikan setiap detail peristiwa sejarah Tanah Air. Oleh karena itu, buku sejarah yang disusun ini difokuskan pada “sorotan utama” atau peristiwa-peristiwa penting dari setiap periodesasi kepemimpinan. “Buku sejarah ini sifatnya tidak bisa menampung seluruh sejarah Indonesia secara keseluruhan, lebih merupakan *highlight* saja,” pungkasnya, menegaskan bahwa draf ini berupaya menyajikan esensi sejarah yang relevan.
—
*Adinda Jasmine, Dian Rahma, dan Dede Leni berkontribusi dalam penulisan artikel ini.*
