Jakarta – Setelah negosiasi yang berliku selama hampir satu dekade, Indonesia dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan signifikan dalam kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Sabtu, 7 Juni 2025, mengumumkan capaian bersejarah ini, sekaligus menjelaskan mengapa perundingan ini memakan waktu hingga sembilan tahun.
Airlangga memaparkan, proses perundingan yang panjang ini disebabkan oleh kompleksitas mencari titik temu di antara 27 negara anggota Uni Eropa yang memiliki kepentingan dan prioritas yang beragam. Selain itu, materi perjanjian IEU CEPA sendiri dikenal sangat komprehensif, mencakup berbagai sektor ekonomi yang memerlukan detail dan pembahasan mendalam. “Mencari titik temu dengan 27 negara di Eropa ini bukan sesuatu hal yang sederhana,” tegas mantan Menteri Perindustrian periode 2016-2019 itu dalam konferensi pers daringnya.
Sebagai kerangka perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa, proses negosiasi IEU CEPA telah berlangsung intensif sejak tahun 2016, melalui 19 putaran perundingan utama. Perjalanan panjang ini akhirnya menemukan titik terangnya.
Terobosan signifikan dalam negosiasi ini tercapai menyusul pertemuan bilateral antara Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maros Sefcovic, di Brussels, Belgia, pada Jumat, 6 Juni 2025. Pertemuan ini secara efektif menandai ‘putaran akhir’ perundingan, dengan seluruh isu krusial diklaim telah terselesaikan. “Alhamdulillah sekarang sudah masuk dalam putaran akhir. Artinya seluruh isunya sudah kita selesaikan,” ujar Airlangga, menyampaikan rasa syukurnya.
Setelah kesepakatan prinsip dicapai, tahapan selanjutnya berfokus pada perampungan seluruh materi perjanjian dan penyiapan naskah legal. Proses ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat, sebelum kemudian memasuki fase krusial ratifikasi yang memerlukan persetujuan dari 27 negara anggota Uni Eropa. Hasil perundingan yang bersejarah ini juga siap untuk diumumkan secara resmi dan akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Presiden Komisi Eropa.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga turut menepis spekulasi bahwa permohonan Indonesia terkait Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) menjadi biang keladi lambatnya negosiasi IEU CEPA. Meski demikian, ia menegaskan harapan besar agar Uni Eropa, melalui kerangka IEU CEPA ini, dapat memberikan kelonggaran, terutama bagi produk-produk kehutanan unggulan asal Indonesia.
Isu EUDR memang telah menjadi agenda pembahasan utama yang konsisten diangkat Indonesia dalam setiap putaran perundingan IEU CEPA. Regulasi ini dipersepsikan sebagai hambatan non-tarif yang signifikan, khususnya bagi ekspor komoditas strategis Indonesia seperti minyak sawit, untuk dapat bersaing di pasar Eropa. Uni Eropa sendiri berencana menerapkan regulasi anti deforestasi ini pada Desember 2025, setelah sebelumnya ditunda selama 12 bulan.
