Pemerintah DKI Desak Adhi Karya Bongkar Tiang Monorel Mangkrak, Janji Atasi Kemacetan Jakarta
Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, secara tegas mendesak PT Adhi Karya Tbk untuk segera membongkar tiang-tiang monorel yang telah lama terbengkalai. Instruksi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan seluruh lokasi pekerjaan lapangan yang tidak aktif, termasuk galian kabel dan proyek sumber daya air, guna mengatasi kemacetan lalu lintas yang kian parah di ibu kota.
Pramono menjelaskan bahwa keputusan untuk membongkar tiang monorel tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan putusan pengadilan negeri dan arahan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kewajiban pembongkaran sepenuhnya berada di tangan Adhi Karya. Pemprov DKI Jakarta pun akan segera mengirimkan surat resmi kepada Adhi Karya untuk meminta pelaksanaan pembongkaran. Jika Adhi Karya menyatakan tidak sanggup melaksanakan, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan ragu untuk mengambil alih. “Kalau kemudian Adhi Karya katakanlah tidak mampu, maka Pemerintah Jakarta akan melakukan tindakan untuk membersihkan,” ujar Pramono.
Menanggapi desakan Pemprov DKI Jakarta, PT Adhi Karya Tbk menyatakan kesiapan untuk berdiskusi terkait nasib tiang-tiang monorel tersebut. Melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, 13 Juni 2025, Corporate Secretary Adhi Karya, Rozi Sparta, menyampaikan komitmen perusahaan untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait. “Perseroan mengapresiasi komunikasi yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terbuka untuk berkoordinasi lebih lanjut guna menyelesaikan permasalahan ini secara konstruktif dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rozi. Ia juga menambahkan bahwa Adhi Karya mendukung penuh langkah strategis Pemprov DKI dalam penataan ruang kota demi kepentingan publik. Sikap terbuka ini menjadi sinyal positif menuju solusi konkret atas persoalan tiang monorel yang telah mengganggu wajah ibu kota selama bertahun-tahun.
Sejarah Panjang Proyek Monorel Mangkrak di Jakarta
Keberadaan tiang-tiang monorel yang terbengkalai ini berawal dari ambisi modernisasi transportasi Jakarta pada tahun 2004. Kala itu, pembangunan monorel menjadi salah satu proyek unggulan. Konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura dipercaya sebagai pelaksana proyek, yang peresmiannya dilakukan langsung oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Proyek ini mulai dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
Jalur awal dirancang sepanjang lima kilometer, membentang dari Casablanca hingga Karet dengan 14 titik pemberhentian. Namun, proyek ambisius ini tak bertahan lama. Pada tahun 2005, pembangunan mulai tersendat dan uji beban fondasi di jalur Asia Afrika terhenti karena kendala pendanaan. Jakarta Monorail gagal memperoleh modal tambahan, terutama karena pemerintah tidak turut serta dalam investasi. Dari total nilai investasi sekitar US$ 670 juta, sebagian besar (sekitar US$ 470 juta) merupakan pinjaman dari luar negeri.
Pada tahun 2007, proyek monorel Jakarta resmi mandek. Gubernur DKI saat itu, Fauzi Bowo, menghentikan pembangunan karena ketiadaan kejelasan lanjutan. Enam tahun berselang, tepatnya pada tahun 2013, Gubernur Joko Widodo mencoba menghidupkan kembali proyek ini dengan nama baru, Jakarta Eco Transport (JET). Namun, inisiatif ini juga berakhir pada tahun 2015 setelah penggantinya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menghentikannya secara definitif. Alasan penghentian kala itu adalah ketidakmampuan kontraktor dalam memenuhi 15 syarat yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Selama rentang waktu yang panjang ini, Adhi Karya sebagai kontraktor telah mengerjakan pembangunan sekitar 90 tiang beton sejak tahun 2007. Tiang-tiang monorel itu kini kokoh berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat. Keberadaan tiang-tiang ini tidak hanya dianggap mengganggu estetika kota, tetapi juga memperburuk kemacetan lalu lintas, dan menjadi pengingat proyek raksasa yang tak kunjung tuntas selama hampir dua dekade. Dengan adanya desakan dari Pemprov DKI Jakarta dan respons positif dari Adhi Karya, diharapkan solusi konkret atas permasalahan ini dapat segera terwujud demi kenyamanan dan keindahan Ibu Kota.
