Presiden Prabowo Subianto Kembali Dorong Pembangunan Giant Sea Wall: Jakarta Diminta Ikut Andil
Proyek ambisius pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sepanjang 500 kilometer di Pantai Utara Jawa kembali menjadi sorotan. Presiden Prabowo Subianto, dalam penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta (12 Juni 2025), mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berkontribusi dalam pendanaan proyek raksasa ini. Ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam acara tersebut bahkan memicu kelakar Prabowo yang meminta agar ketidakhadirannya diselidiki.
Proyek yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, ini diperkirakan menelan biaya fantastis sebesar 80 miliar dolar AS. Biaya khusus untuk Teluk Jakarta saja diperkirakan mencapai 8 hingga 10 miliar dolar AS. “Kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari Antara, sembari mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Pramono Anung.
Gagasan pembangunan giant sea wall sebetulnya telah mencuat sejak lama sebagai solusi mengatasi permasalahan banjir rob yang kian sering melanda Jakarta Utara dan Semarang. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa (10 Januari 2024), telah lebih dulu menyoroti ancaman penurunan permukaan tanah di Pantura Jawa (1-25 cm per tahun) dan kenaikan permukaan air laut (1-15 cm per tahun). Ancaman ini, menurut Airlangga, membahayakan 70 kawasan industri, 5 KEK, 28 kawasan peruntukan industri, 5 wilayah pusat pertumbuhan industri, dan 50 juta penduduk Pantura Jawa.
Pembahasan giant sea wall juga menjadi isu krusial dalam Pilkada Jakarta 2024. Para calon gubernur, termasuk Pramono Anung dan Ridwan Kamil, sepakat akan menjadikan proyek ini sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah tenggelamnya Jakarta. Pramono, saat itu calon gubernur nomor urut 3, menekankan perlunya giant sea wall untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Ridwan Kamil, calon gubernur nomor urut 1, pun optimistis kombinasi giant sea wall dan pompa air dapat mengatasi masalah tersebut.
Kendati membutuhkan anggaran yang sangat besar, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pemerintah akan berupaya mewujudkan proyek ini. Namun, keterbatasan anggaran mendorong pencarian sumber pendanaan kredibel, termasuk melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha serta investasi dari dalam dan luar negeri.
Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung kembali menegaskan komitmennya terhadap proyek giant sea wall. Ia menekankan perlunya kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk menangani masalah banjir secara komprehensif, menyebut proyek ini sebagai solusi jangka panjang yang juga akan menjaga permukaan air tanah.
Presiden Prabowo, dalam konferensi internasional tersebut, menyatakan telah bertemu Pramono Anung dan mendapat persetujuannya untuk berkontribusi dalam pendanaan proyek. Pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan di Jakarta dan Semarang, dengan rencana perluasan ke pesisir Semarang. Prabowo juga mengajak investor asing dari Cina, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Timur Tengah untuk berpartisipasi dan berencana membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa untuk memastikan terealisasinya proyek ini.
