KKP Gagalkan Penyelundupan Ribuan Telur Penyu Dilindungi ke Malaysia, Jutaan Rupiah Terancam untuk Konsumsi Ilegal
Jakarta, Ragamharian.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1.950 butir telur penyu yang sangat rentan punah, yang diduga kuat akan diselundupkan ke Malaysia. Penemuan signifikan ini terjadi di Pelabuhan Sintete, Sambas, Kalimantan Barat, di mana petugas KKP menemukan empat karton berisi telur-telur tersebut tanpa pemilik di atas kapal penumpang KMP Bahtera Nusantara 03.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa operasi penindakan ini dilakukan pada Selasa malam, 17 Juni 2025. Tim KKP bergerak cepat setelah menerima laporan berharga dari masyarakat. “Telur penyu yang diselundupkan ini berasal dari Pulau Tambelan dan ditemukan di kapal KMP Bahtera Nusantara 03 di Pelabuhan Sintete, Sambas, Kalimantan Barat,” ungkap Saksono dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, pada Rabu, 18 Juni 2025.
Saksono memaparkan bahwa pelaku diperkirakan berencana menjual telur-telur penyu ilegal ini di Malaysia, baik untuk konsumsi maupun penetasan. Praktik serupa, menurutnya, kerap terjadi di wilayah Kalimantan Barat, menunjukkan adanya sindikat perdagangan satwa dilindungi. Telur hasil sitaan ini diperkirakan bernilai ekonomi sekitar Rp29,2 juta. “Tindakan ini memiliki sanksi yang tegas. Kami sedang menelusuri siapa pemiliknya dan akan meminta pertanggungjawaban hukum,” tegas Saksono.
Lebih lanjut, Saksono menyoroti bahwa meskipun nilai ekonominya terbilang kecil, dampak ekologis dari pengambilan telur penyu sangatlah besar dan merusak. Penyu merupakan satwa yang hanya bertelur di lokasi spesifik dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai kedewasaan. “Jika praktik pengambilan telur penyu ini terus-menerus terjadi, keberlangsungan populasi penyu di alam liar bisa terancam serius dan menyebabkan kepunahan,” imbuhnya, menekankan urgensi konservasi.
Dalam upaya memperkuat pengawasan dan pemberantasan penyelundupan satwa laut dilindungi, Saksono mendorong partisipasi aktif masyarakat. KKP sendiri berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan mengintensifkan patroli, khususnya di jalur-jalur yang diidentifikasi rawan penyelundupan. Ini adalah bagian dari strategi KKP untuk melindungi keanekaragaman hayati laut Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan penyu sebagai satwa yang sangat rentan punah, sehingga segala bentuk pengambilan dan perdagangan telurnya dilarang secara mutlak. Larangan keras ini tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perlindungan Jenis Ikan, yang secara spesifik melindungi semua jenis penyu beserta seluruh bagian tubuhnya.
Aturan hukum ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pelanggar yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini terancam hukuman pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal mencapai Rp1,5 miliar, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi kejahatan lingkungan terhadap satwa dilindungi.
