Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menyita uang tunai senilai Rp 11.880.351.802.619 dari lima perusahaan tergabung dalam Wilmar Group, terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Uang hasil korupsi ini telah dikembalikan dan dititipkan ke rekening penampungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jampidsus). Kinerja Kejagung ini menuai pujian dari berbagai pihak.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyampaikan apresiasinya yang tinggi atas prestasi gemilang ini. Ia menyebutnya sebagai pencapaian luar biasa dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. “Ini baru top! Penindakan berjalan, dan kerugian negara dikembalikan dalam jumlah yang sangat signifikan,” tegas Sahroni pada Kamis (19/6). Menurutnya, keberhasilan ini menjadi preseden baik dan diharapkan dapat menjadi standar baru dalam penegakan hukum kasus korupsi.
Sahroni optimistis, dengan pengembalian dana triliunan rupiah ini, arah penegakan hukum di Indonesia akan semakin cerah. Uang tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk memaksimalkan program-program pro-rakyat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. “Bayangkan, triliunan rupiah kembali ke kas negara! Jumlah sebesar ini sangat berarti untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Sebelumnya, Kejagung telah memamerkan tumpukan uang sitaan dalam konferensi pers pada Selasa (17/6). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa uang tersebut berasal dari lima terdakwa korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi ekspor CPO.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, total kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 11,8 triliun. Rinciannya adalah: PT Multimas Nabati Asahan (Rp 3.997.042.917.832,42), PT Multi Nabati Sulawesi (Rp 39.756.429.964,94), PT Sinar Alam Permai (Rp 483.961.045.417,33), PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Rp 57.303.038.077,64), dan PT Wilmar Nabati Indonesia (Rp 7.302.288.371.326,78). Pengembalian dana ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara.
