TNI AD Rekrut 24.000 Tamtama untuk Batalyon Teritorial Pembangunan: Solusi Swasembada Pangan Nasional?
Rencana perekrutan 24.000 tamtama oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menjadi sorotan. Bukan untuk memperkuat pasukan tempur, rekrutmen ini bertujuan membentuk 100 batalyon teritorial pembangunan, sebuah inisiatif strategis untuk mendukung swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menegaskan peran vital para tamtama ini dalam bidang ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan di tingkat teritorial.
Gagasan pembentukan batalyon teritorial pembangunan ini pertama kali diutarakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada rapat kerja dengan Komisi I DPR pada 25 November 2024. Target ambisius tersebut, yakni pembentukan 100 batalyon pada tahun 2025, diharapkan mampu menciptakan stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kompi-kompi yang fokus pada peternakan, perikanan, pertanian, dan kesehatan.
Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan utama rencana besar ini, sebagaimana diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada 4 Februari 2025. Fokus utama batalyon ini adalah mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian, demi mencapai target swasembada pangan pada tahun 2025. Brigjen Wahyu Yudhayana menekankan perlunya restrukturisasi peran TNI untuk mengakomodasi tugas tambahan ini, meluas dari fungsi pertahanan dan keamanan menuju keterlibatan aktif dalam urusan ketahanan pangan.
Lebih lanjut, rencana pembentukan batalyon infanteri teritorial pembangunan di beberapa wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, telah diumumkan oleh KSAD Maruli Simanjuntak pada 15 Desember 2024. Pembentukan ini diyakini krusial dalam mendukung program prioritas pemerintah, yakni swasembada pangan. KSAD Maruli menjelaskan keterbatasan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mengelola lahan pertanian yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar, mengingat luasnya cakupan dan kebutuhan tenaga kerja yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan kekuatan se-batalyon untuk mencapai target tersebut.
Dengan perekrutan 24.000 tamtama ini, TNI AD siap memainkan peran penting dalam pencapaian swasembada pangan nasional. Inisiatif ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan melalui pendekatan terintegrasi, melibatkan peran aktif TNI di tingkat teritorial. Namun, penting juga untuk mengingat adanya kekhawatiran yang telah diutarakan oleh beberapa pihak terkait potensi pelanggaran UU TNI.
*Sapto Yunus dan Hendrik Yaputra turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini*
Pilihan Editor: Koalisi Ingatkan Batalion Teritorial Pembangunan Picu Pelanggaran UU TNI
