BPI Danantara Siap Tuntaskan 22 Program Prioritas, Nasib Kereta Cepat Whoosh di Ujung Tombak Perhatian
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menegaskan komitmennya untuk menuntaskan 22 program prioritas krusial dalam beberapa bulan ke depan. Agenda ambisius ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari restrukturisasi bisnis maskapai penerbangan, penataan ulang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), hingga pengembangan sektor koperasi di Tanah Air.
Salah satu poin paling mendesak dalam daftar program tersebut adalah rencana pemerintah untuk mengambil alih prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Saat ini, infrastruktur megaproyek tersebut masih dikelola oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia bersama perusahaan asal Cina. Langkah pengambilalihan ini dipertimbangkan serius menyusul proyeksi kekurangan arus kas yang signifikan, bahkan diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2061.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa 22 program tersebut merupakan bagian integral dari rencana kerja tahun 2025 yang akan difokuskan selama lima bulan mendatang. “Kita harapkan mampu menyelesaikan 22 program kerja yang sudah kita konsultasikan dan bahas secara mendetail dengan Komisi VI DPR RI selama dua hari,” ungkap Dony dalam Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, pekan lalu.
Di sisi lain, sorotan publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung semakin tajam seiring pembengkakan biaya pembangunannya. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, membeberkan fakta bahwa biaya awal proyek yang disepakati sebesar 6,02 miliar dolar AS, kini telah melonjak drastis menjadi 7,22 miliar dolar AS. Pembengkakan ini tentu saja menambah beban keuangan yang harus ditanggung.
Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan total utang mencapai 5,415 miliar dolar AS atau setara Rp 81,2 triliun. Anthony menambahkan, bunga tahunan untuk utang pokok sebesar 6,02 miliar dolar AS adalah 2 persen, sementara bunga untuk pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai 3,4 persen per tahun. Akibatnya, beban bunga tahunan mencapai sekitar 120,9 juta dolar AS atau hampir Rp 2 triliun.
Ironisnya, pendapatan dari penjualan tiket Kereta Whoosh dinilai belum sebanding dengan beban keuangan yang membebani. Sepanjang tahun 2024, tiket yang terjual hanya mencapai 6,06 juta lembar. Dengan asumsi harga rata-rata Rp250.000 per tiket, total pendapatan kotor Kereta Cepat itu diperkirakan hanya sekitar Rp1,5 triliun. Angka pendapatan yang minim ini, bahkan lebih rendah dari biaya bunga tahunan yang nyaris mencapai Rp 2 triliun, sangat dikhawatirkan akan mengganggu keuangan KCIC dan berpotensi memicu kebutuhan utang baru dalam jumlah besar untuk menambal defisit.
Menyikapi kompleksitas ini, Dony juga menyampaikan bahwa konsolidasi awal Danantara akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis, seperti pupuk, rumah sakit, hotel, dan industri gula. Selain itu, proses konsolidasi juga akan menyasar sektor hilirisasi minyak, asuransi, dan kawasan industri. Tak hanya itu, Danantara juga akan mengambil alih pengelolaan aset-aset penting di bidang pangan, baterai, semen, telekomunikasi, dan perkapalan. Dony menegaskan bahwa setiap pengelolaan akan dijalankan dengan prinsip tata kelola yang kuat, didukung oleh kebijakan dan prosedur yang ketat.
Sementara itu, Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa lembaga pengelola investasi BUMN ini memiliki mandat besar untuk menyatukan dan mengelola seluruh aset BUMN guna meningkatkan nilai ekonomi serta mengoptimalkan peran aset negara. “Danantara dibentuk untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan global yang bertumpu pada sektor-sektor strategis,” ujar Rosan optimistis.
Lebih lanjut, Rosan mengatakan bahwa Danantara memiliki kewenangan untuk mengelola dividen dari holding operasional, yang kemudian akan diinvestasikan kembali baik ke dalam holding investasi maupun ke BUMN yang terkait. Menurutnya, pembentukan struktur holding operasional dan holding investasi telah mendapat restu penuh dari Menteri BUMN, Erick Thohir. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Rosan menambahkan bahwa Danantara akan diawasi secara ketat oleh tiga komite utama: Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Etik, serta Komite Audit. “Setiap komite ini akan menjadi bagian penting dari struktur pengawasan berlapis di dalam organisasi Danantara,” pungkasnya.
