Kontroversi Transfer Data Pribadi RI-AS: SAFEnet vs. Pemerintah
Perjanjian Dagang Resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memicu kontroversi terkait klausul transfer data pribadi. Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, menyuarakan kekhawatirannya, menyebut klausul tersebut sebagai kebijakan berbahaya yang mengancam kedaulatan digital dan hak-hak warga negara Indonesia. Ia menilai kesepakatan ini berpotensi menjadikan data pribadi sebagai komoditas perdagangan, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik data. Nenden mendesak pemerintah untuk menjelaskan dasar hukum dan jaminan perlindungan data pribadi warga negara mengingat kurangnya transparansi dan keterlibatan publik dalam proses perjanjian ini.
Berbeda dengan pandangan SAFEnet, Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Viada Hafid, memastikan bahwa transfer data diatur dalam kerangka hukum yang terukur. Ia menekankan transfer data bukanlah penyerahan data secara bebas dan prosesnya masih dalam tahap finalisasi. Meutya menjelaskan bahwa transfer data antar negara diperbolehkan jika memenuhi kriteria kepentingan yang sah, terbatas, dan berlandaskan hukum, mencontohkan penggunaan mesin pencari seperti Google dan Bing. Ia juga berpendapat bahwa perjanjian ini justru dapat menjadi landasan hukum bagi perlindungan data warga Indonesia ketika menggunakan layanan digital perusahaan AS, dengan menekankan penerapan tata kelola data yang aman dan andal (“secure and reliable data governance”).
Pernyataan bersama (joint statement) yang dirilis pemerintah AS pada 22 Juli 2025, memang menyebutkan komitmen Indonesia untuk menghilangkan hambatan perdagangan digital, termasuk “kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat.” Dokumen tersebut juga memuat komitmen Indonesia untuk menghapus tarif dalam Harmonized Tariff Schedule (HTS) atas produk tak berwujud dan menangguhkan persyaratan deklarasi impor, sebuah langkah yang dinilai AS mendukung moratorium permanen atas bea masuk transmisi elektronik di WTO. HTS sendiri merupakan sistem klasifikasi barang impor AS untuk menentukan bea masuk dan mengumpulkan data statistik perdagangan.
Perbedaan pendapat yang tajam ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Adakah jaminan nyata atas keamanan data pribadi di tengah perjanjian ini? Pertanyaan ini semakin relevan mengingat potensi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan hak asasi manusia jika transfer data dilakukan tanpa pengawasan dan mekanisme perlindungan yang ketat. Debat ini menunjukkan urgensi transparansi dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan yang berdampak luas terhadap hak-hak digital warga negara.
