Polemik Aturan Co-payment Asuransi Kesehatan: DPR Pertanyakan OJK
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, akan membahas aturan *co-payment* asuransi kesehatan yang baru dikeluarkan OJK bersama pimpinan komisinya. Aturan dalam Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2025 ini, efektif 1 Januari 2026, mewajibkan peserta menanggung 10% biaya berobat, maksimal Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3.000.000 untuk rawat inap per klaim. Pembahasan ini akan dilakukan pada masa sidang mendatang untuk menggali dasar argumentasi OJK.
Kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menilai aturan *co-payment* mengurangi hak konsumen dan berpotensi menurunkan minat masyarakat terhadap asuransi, terlebih di tengah citra industri asuransi yang sedang tercoreng kasus gagal bayar dan dugaan korupsi. Ketua FKBI, Tulus Abadi, menyayangkan OJK yang diduga tidak melibatkan lembaga konsumen dalam pembuatan aturan ini.
Senada dengan FKBI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melalui Sekretaris Eksekutifnya, Rio Priambodo, menganggap perusahaan asuransi seharusnya menanggung 100% biaya pengobatan sesuai perjanjian. YLKI mendesak OJK untuk mengkaji ulang aturan tersebut karena dianggap merugikan konsumen. Mereka mempertanyakan perlunya perubahan yang memberatkan konsumen di tengah perjalanan.
Menanggapi kritik tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa aturan *co-payment* dilatarbelakangi oleh inflasi medis yang terus meningkat. OJK bermaksud mendorong efisiensi pembiayaan layanan kesehatan jangka panjang dan premi asuransi yang lebih terjangkau. Selain itu, skema ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan medis yang dipilih serta kesadaran peserta dalam penggunaannya, berdasarkan pengalaman negara lain yang menerapkan kebijakan serupa.
