Geopark Kaldera Toba: Peringatan dari UNESCO dan Upaya Perbaikan
Danau Toba, dengan keindahannya yang memukau dan Pulau Samosir yang memesona di tengahnya, lebih dari sekadar destinasi wisata. Terbentuk dari letusan supervulkanik sekitar 74.000 tahun lalu, Kaldera Toba merupakan danau vulkanik terbesar di dunia dan sejak 7 Juli 2020, resmi diakui sebagai bagian dari Jaringan Global Geopark UNESCO. Pengakuan ini didasarkan pada kekayaan geologi, budaya, dan nilai tradisi masyarakat di tujuh kabupaten yang wilayahnya meliputi kawasan ini: Samosir, Toba, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun.
Namun, sebuah “kartu kuning” dari UNESCO pada September 2023 menyoroti tantangan yang dihadapi Geopark Kaldera Toba. Peringatan serius ini diberikan setelah evaluasi yang mengungkap kelemahan dalam pengelolaan kawasan. UNESCO mencatat kurangnya keterpaduan antar pemangku kepentingan, keterlibatan masyarakat lokal yang rendah dalam kegiatan edukatif dan pariwisata berkelanjutan, serta rendahnya keterlihatan situs geologi. Informasi mengenai situs-situs geologi kurang terpublikasi, fasilitas pendukung masih terbatas, dan promosi belum maksimal, sehingga branding Geopark Kaldera Toba belum optimal.
Indonesia diberi waktu hingga Juli 2025 untuk melakukan pembenahan. Pemerintah pusat, daerah, dan pengelola Geopark Kaldera Toba pun berkolaborasi memperbaiki berbagai aspek yang menjadi catatan UNESCO. Revalidasi akan dilakukan pada 21-25 Juli 2025, di mana Indonesia harus menunjukkan perbaikan signifikan untuk mempertahankan status geopark dunia. “Kartu kuning” ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pengelolaan dan pelestarian warisan alam dan budaya Indonesia.
Apa dampak pencabutan status Geopark UNESCO? Kehilangan status geopark global akan berdampak signifikan. Selain mencoreng citra Indonesia di mata dunia dan menurunkan daya tarik wisata internasional, pencabutan status berpotensi mengurangi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini juga akan mengancam keberlanjutan pendanaan program konservasi dan pengembangan masyarakat lokal yang selama ini mengandalkan status geopark tersebut. Oleh karena itu, mempertahankan status Geopark Kaldera Toba bukan hanya soal prestise, tetapi juga masa depan ekosistem, ekonomi lokal, dan reputasi Indonesia dalam pengelolaan warisan dunia. Harapannya, Kaldera Toba akan kembali mendapatkan “kartu hijau” dari UNESCO pada revalidasi mendatang.
