DPR Yakin Tak Ada Pansus Haji 2025, Transparansi Kemenag Jadi Alasan
Anggota Tim Pengawas (Timwas) DPR RI, Jazilul Fawaid, optimistis tidak akan ada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Berbeda dengan tahun sebelumnya, peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) menjadi alasan utama keyakinan tersebut.
“Saya yakin tidak akan ada pansus lagi. Karena kita lihat sekarang mulai ada perbaikan,” tegas Jazilul di Jeddah, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi pada Sabtu (31/5/2025). Perbaikan ini terlihat jelas dari kerjasama pemerintah dengan delapan perusahaan syarikah yang menangani seluruh layanan jemaah haji, mulai keberangkatan hingga kepulangan.
Langkah ini diharapkan Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, dapat menciptakan persaingan sehat di antara penyedia layanan. “Mudah-mudahan ada persaingan yang sehat. Mana yang terbaik, kita ambil. Yang tidak bagus, tinggalkan. Harus ada evaluasi,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Meskipun demikian, DPR tetap berkomitmen mengawasi ketat pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, meliputi keberangkatan, akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan jemaah. “Harusnya tahun ini lebih baik. Nanti akan kita cek langsung di lapangan,” tegas Jazilul.
Sebagai informasi, DPR periode 2019-2024 pernah membentuk Pansus Haji untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah satu masalah krusial yang diungkap adalah penyalahgunaan kuota haji khusus, yang memungkinkan ribuan jemaah berangkat tanpa melalui masa tunggu.
Menanggapi hal ini, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji. Ia bahkan menyatakan bahwa temuan Pansus Haji periode sebelumnya menjadi pedoman penting dalam pengambilan keputusan ke depannya. “Kami punya komitmen bahwa Insya Allah itu tidak perlu terjadi yang akan datang, naudzubillah,” ungkap Nasaruddin dalam rapat perdana antara Komisi VIII DPR RI pada Senin (28/10/2024).
