Berikut adalah artikel berita yang telah ditingkatkan:
*
Masa Depan Ibu Kota Nusantara: Wacana IKN Jadi Ibu Kota Kalimantan Timur hingga Moratorium Pembangunan Mencuat
JAKARTA – Isu status Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memanas di panggung politik nasional. Wacana pengangkatan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, alih-alih ibu kota negara, menjadi perbincangan hangat, khususnya setelah diusulkan oleh Partai NasDem. Usulan ini bertujuan sebagai alternatif pengganti posisi Samarinda sebagai pusat pemerintahan provinsi.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dede Yusuf Macan Effendi, menegaskan bahwa pembahasan mengenai status IKN ini masih berada di luar ranah resmi Komisi II. Meskipun menghargai inisiatif Partai NasDem, politikus Partai Demokrat tersebut menyatakan bahwa hingga kini belum ada dukungan signifikan dari fraksi lain, sehingga wacana ini belum menjadi agenda resmi Komisi II DPR. Dede Yusuf menyampaikan hal ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 21 Juli 2025.
Dua Opsi Kritis dari NasDem untuk IKN
Saran krusial datang dari Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa. Ia mengusulkan dua opsi strategis bagi pemerintah terkait kelanjutan proyek IKN. Pertama, jika pemerintah belum sepenuhnya siap menjadikan IKN sebagai ibu kota negara, maka penetapan IKN sebagai ibu kota Kalimantan Timur dapat menjadi solusi. Kedua, opsi radikal lainnya adalah Jakarta dapat kembali ditegaskan sebagai ibu kota negara, yang tentunya memerlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Menurut Saan, langkah-langkah ini dapat efektif meredam perdebatan publik seputar status IKN yang terus bergulir, sekaligus memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang sudah berjalan tidak terbengkalai. Dede Yusuf juga turut menekankan bahwa perubahan status semacam ini bukan perkara sederhana; ia menuntut kesepakatan lintas partai dan revisi undang-undang yang harus disahkan melalui sidang paripurna.
Tak hanya itu, usulan Partai NasDem juga mencakup kemungkinan penghentian sementara atau moratorium pembangunan IKN. Saan Mustopa menjelaskan bahwa moratorium ini bisa diberlakukan jika pemerintah belum juga menerbitkan keputusan presiden (keppres) yang secara resmi menetapkan IKN sebagai ibu kota negara. “Moratorium ini mempertimbangkan kondisi fiskal negara dan prioritas nasional,” tegas Saan dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 18 Juli 2025, yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi NasDem.
Respon Anggota DPR: Aset Daerah hingga Prioritas Pembangunan
Menanggapi gagasan IKN beralih status menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan pandangannya. Politikus dari Fraksi NasDem ini menjelaskan bahwa konsekuensi logis dari status baru tersebut adalah pengalihan seluruh aset IKN ke pemerintah provinsi, dan pembiayaan proyek IKN ke depan secara otomatis akan menjadi tanggungan daerah. Rifqi menilai bahwa “gagasan Partai NasDem merupakan pendekatan yang paling moderat untuk menyudahi kontroversi seputar IKN, baik di masyarakat maupun di kalangan elite.”
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR lainnya, Aria Bima, mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas mengenai kelanjutan proyek pembangunan IKN. Pernyataan ini merupakan respon atas dua opsi yang diajukan NasDem: moratorium pembangunan atau percepatan pemindahan ibu kota melalui penerbitan keppres.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyoroti bahwa kontroversi berkelanjutan seputar pembangunan IKN mencerminkan arah keberpihakan pemerintah terhadap visi pembangunan nasional. Aria Bima menekankan pentingnya keputusan untuk menghentikan pembangunan sementara harus didasari oleh kajian teknokratis yang mendalam, bukan sekadar pertimbangan politik semata.
“Kalau pemerintahan Prabowo Subianto merasa perlu menunda proyek ini, maka harus dipastikan bahwa prioritas pembangunan tetap diarahkan pada kebutuhan paling mendesak, apalagi ketika ruang fiskal terbatas,” jelas Aria Bima kepada Tempo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 21 Juli 2025, menegaskan perlunya pertimbangan matang dalam setiap kebijakan IKN ke depan.
*
