Indonesia Jadi Negara ASEAN Pertama yang Ajukan Keanggotaan OECD
Indonesia mencetak sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama yang mengajukan keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara resmi menyerahkan *Initial Memorandum* kepada OECD di sela-sela pertemuan tingkat menteri Dewan OECD 2025 di Paris, Prancis, pada Selasa, 3 Juni 2025.
Pengumuman ini disampaikan Airlangga dalam konferensi pers daring pada Rabu, 4 Juni 2025. Ia menyatakan optimisme atas proses aksesi Indonesia ke dalam organisasi internasional yang beranggotakan 38 negara tersebut. “Momen ini sangat penting karena Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang berhasil menyelesaikan dan menyerahkan *Initial Memorandum*,” tegas Airlangga.
Proses menjadi anggota OECD memang panjang, umumnya memakan waktu lima hingga sepuluh tahun. Airlangga mencontohkan Argentina yang telah menyerahkan *Initial Memorandum* sejak 2022, namun prosesnya masih berlangsung hingga kini. Hal ini menunjukkan komitmen dan kerja keras yang diperlukan Indonesia untuk mencapai keanggotaan penuh.
*Initial Memorandum* Indonesia sendiri merupakan dokumen komprehensif yang terdiri dari 32 bab dan mencakup 25 bidang kebijakan OECD. Dokumen ini berisi asesmen menyeluruh terhadap kebijakan dan standar Indonesia, yang menurut Airlangga, sebagian besar sudah sesuai dengan standar OECD.
Salah satu persyaratan penting keanggotaan OECD adalah bergabung dengan *Anti-Bribery Convention*. Indonesia telah memenuhi persyaratan ini dengan menyerahkan surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan niat untuk bergabung dengan konvensi anti-suap tersebut. Airlangga menekankan bahwa ini merupakan syarat utama dalam proses keanggotaan. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan Indonesia dalam mengajukan *Initial Memorandum* merupakan langkah signifikan menuju keanggotaan penuh di OECD, membuka peluang bagi peningkatan ekonomi dan kerjasama internasional yang lebih luas.
