Menteri Koperasi dan UKM (UMKM) Maman Abdurrahman secara proaktif mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan dokumen klarifikasi terkait isu perjalanan istrinya ke luar negeri yang sempat memicu sorotan publik. Audiensi penting ini berlangsung di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (4/7), menjadi langkah Maman menanggapi kontroversi yang memanas.
Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kedatangan Maman merupakan inisiatif sang Menteri sendiri. “Hari ini KPK menerima audiensi dari Menteri UMKM. Diterima oleh Deputi Informasi dan Data dan juga Direktur Dumas (Pengaduan Masyarakat) bersama tim,” jelas Budi kepada awak media. Pertemuan tersebut, imbuhnya, membahas dua fokus utama: isu yang sedang ramai diperbincangkan dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian UMKM.
Isu yang dimaksud adalah beredarnya surat edaran resmi berlogo Kementerian UMKM yang mengatasnamakan ‘Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia’ untuk kegiatan bertajuk “Misi Budaya”. Surat ini menjadi perbincangan hangat karena ditujukan kepada beberapa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri, meliputi Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, Den Haag, serta Konsulat Jenderal RI Istanbul. Dokumen resmi tersebut, yang secara elektronik ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian, Arif Rahman Hakim, dengan tembusan kepada Menteri UMKM dan Direktorat Eropa I-II Kementerian Luar Negeri, memicu berbagai pertanyaan dari publik.
Menanggapi polemik tersebut, Maman Abdurrahman datang ke KPK untuk memberikan penjelasan langsung. Dalam pertemuan itu, ia menyerahkan sejumlah dokumen sebagai klarifikasi terkait isu perjalanan istrinya tersebut. “Terkait dengan isu yang ramai diperbincangkan di media, tadi Pak Menteri juga menyampaikan beberapa dokumen kepada KPK, dan tentu dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut,” tegas Budi Prasetyo, meskipun KPK tidak merinci isi dokumen yang diserahkan.
KPK menegaskan komitmennya untuk menelaah secara mendalam dokumen yang diterima. Selain itu, lembaga antirasuah ini juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan. “Karena kami melihat ini juga bagian dari pelibatan masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja pemerintahan,” tambah Budi, menekankan pentingnya peran serta publik dalam upaya pemberantasan korupsi.
Lebih lanjut, KPK tidak hanya berfokus pada klarifikasi kasus spesifik, tetapi juga menyoroti urgensi pendampingan dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian UMKM. Hal ini menjadi krusial mengingat kementerian tersebut sedang menyiapkan berbagai program prioritas. “Supaya anggaran yang nanti digelontorkan, disiapkan untuk program-program tersebut juga dapat dilakukan, dapat dilaksanakan ya dengan mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga kita bisa mitigasi adanya celah-celah rawan terjadinya korupsi,” tutup Budi, menunjukkan komitmen KPK dalam memastikan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
