Tragedi MH17: Pengadilan Eropa Tetapkan Rusia Bersalah, Desak Keadilan untuk Korban
Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) pada Rabu (9/7/2025) menjatuhkan vonis yang mengejutkan: Rusia dinyatakan bersalah atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina pada Juli 2014. Putusan ini menyusul putusan serupa dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) pada Mei lalu, yang menjadi putusan pertama organisasi di bawah naungan PBB terkait insiden ini. Berita ini disambut baik oleh Australia dan Belanda, negara-negara yang kehilangan sebagian besar warga negaranya dalam tragedi tersebut dan telah lama menuntut pertanggungjawaban Rusia.
Reaksi dari Belanda pun sangat tegas. Perdana Menteri Dick Schoof menyebut putusan ECHR sebagai langkah penting menuju keadilan bagi keluarga korban yang telah bertahun-tahun menderita kehilangan. “Pikiran saya tertuju pada keluarga korban yang telah berduka selama bertahun-tahun,” ungkap Schoof seperti dikutip *NL Times*. Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp menambahkan bahwa meskipun pemerintah Belanda tak bisa menghapus kesedihan keluarga korban, pengakuan kesalahan Rusia sangatlah krusial. Belanda, tegas Veldkamp, akan terus berupaya untuk mencapai keadilan sepenuhnya.
Sentimen serupa diungkapkan oleh Piet Ploeg, Kepala Yayasan Vliegramp MH17. Ia menyebut putusan ECHR sebagai sebuah kelegaan bagi keluarga korban, menegaskan bahwa sebuah negara tidak boleh lepas dari tanggung jawab atas tragedi sebesar ini. Meskipun Ploeg pesimis Rusia akan mengakui kesalahannya, ia berharap putusan ini akan berdampak global dan menjadi pelajaran berharga bagi dunia. “Setidaknya, seluruh dunia kini tahu siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Namun, putusan ECHR tidak hanya berhenti pada jatuhnya MH17. Pengadilan juga menemukan Rusia bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang massif di Donbass sejak 2014. Seperti dilaporkan *The Moscow Times*, ECHR menyatakan Rusia bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil dan personel militer Ukraina tanpa proses hukum, termasuk eksekusi di luar zona perang, penyiksaan, dan kerja paksa. Lebih jauh lagi, ECHR mengutuk praktik Rusia yang mengirim anak-anak Ukraina untuk diadopsi dan mendesak Moskow untuk memulangkan mereka kepada keluarga masing-masing. Pengadilan juga menyerukan pembebasan seluruh warga sipil Ukraina yang masih ditahan di Rusia. Putusan ECHR ini menjadi penegasan atas pelanggaran HAM yang dilakukan Rusia dan menuntut pertanggungjawaban internasional atas tindakannya.
