Kontroversi Mei 1998: Pernyataan Fadli Zon Soal Rudapaksa Massal Picu Kecaman dan Wacana Penulisan Ulang Sejarah
Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal adanya bukti kasus rudapaksa massal pada peristiwa Mei 1998 telah memicu gelombang kecaman. Pernyataan kontroversial ini, yang dilontarkan di tengah wacana penulisan ulang sejarah, sontak menuai protes keras dari berbagai pihak, terutama Koalisi Masyarakat Sipil dan para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM).
Menanggapi polemik ini, Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto, atau akrab disapa Bambang Pacul, turut memberikan pandangannya. Dikutip dari *nasional.sindonews*, ia secara tegas menyoroti proyek penulisan ulang sejarah yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan, seraya menyatakan kekhawatirannya akan munculnya unsur subjektivitas yang tak terhindarkan. “Ini soal penulisan sejarah, subjektivitas pasti ikut campur, 100% ikut campur,” tegas Bambang Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2026). Ia bahkan menegaskan bahwa PDI Perjuangan siap untuk menyusun narasi sejarah tandingan sebagai respons terhadap inisiatif pemerintah tersebut.
Di sisi lain, publik diimbau untuk tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan terkait proses penulisan ulang sejarah yang tengah berlangsung di bawah Kementerian Kebudayaan. Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, menyerukan agar masyarakat memberikan waktu kepada para ahli sejarah untuk menyusun kembali narasi sejarah Indonesia. Ia menekankan pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam mengawal langsung proses penulisan sejarah ini, demi menjaga objektivitas dan akuntabilitasnya.
Kecaman paling tajam datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, yang secara terbuka menyatakan penyesalan mendalam atas pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mereka menilai sanggahan mengenai bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk rudapaksa massal pada Mei 1998, sebagai manifestasi sikap nirempati terhadap para korban dan semua perempuan yang telah berjuang bersama mereka. Koalisi tersebut, yang di dalamnya termasuk Direktur Eksekutif Amnesty International, secara eksplisit menyatakan: “Pernyataan Fadli Zon menunjukkan sikap nirempati terhadap korban dan seluruh perempuan yang berjuang bersama korban. Ia telah gagal dalam memahami kekhususan dari kekerasan seksual dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, terlebih lagi ada kecenderungan untuk secara sengaja menyasar pihak yang dijadikan korban, yaitu perempuan Tionghoa.”
Menanggapi gelombang kritik, Fadli Zon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya tentang dugaan rudapaksa massal Mei 1998. Menurutnya, peristiwa huru-hara yang terjadi pada 13-14 Mei 1998 masih menyisakan silang pendapat, termasuk keberadaan kasus rudapaksa massal. Fadli Zon bahkan merujuk pada laporan investigatif sebuah majalah terkemuka yang, menurutnya, gagal mengungkap fakta-fakta kuat terkait dugaan tersebut. Lebih lanjut, ia mengutip laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang “hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku.” Melalui akun media sosial X-nya, Fadli Zon menegaskan, “Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri.” (jpc/net)
