Ragamharian.com – Jakarta – Kabar gembira menyelimuti sektor pariwisata dan perhotelan Indonesia. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, menyambut antusias kebijakan terbaru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali mengizinkan pemerintah daerah menyelenggarakan berbagai kegiatan di hotel dan restoran. Menurut Hariyadi, kebijakan ini merupakan “angin segar” yang sangat dinanti untuk mendongkrak kembali tingkat okupansi yang sempat anjlok.
Sebelumnya, industri perhotelan dan restoran Tanah Air mengalami pukulan telak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa okupansi hotel berbintang pada tahun 2024 hanya mencapai 52,63 persen, menurun signifikan 7,11 persen dibandingkan tahun 2023. Angka ini menandai tingkat okupansi terendah sejak pandemi Covid-19 berakhir. Penurunan ini diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang sempat melarang kegiatan rapat dan sejenisnya diselenggarakan di hotel dan restoran.
Hariyadi Sukamdani optimis bahwa keputusan Kemendagri ini akan membawa dampak positif yang besar. “Dengan diperbolehkannya berkegiatan di hotel lagi, tentu akan berdampak baik untuk meningkatkan okupansi,” ujarnya kepada Tempo pada Rabu, 11 Juni 2025. Ia menambahkan bahwa selama ini, kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, menjadi penyumbang pemasukan yang sangat signifikan bagi kelangsungan industri perhotelan dan restoran di Indonesia. Meski demikian, Hariyadi belum dapat memprediksi persentase peningkatan okupansi yang akan terjadi pasca-instruksi ini diterbitkan.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang sempat diberlakukan sebenarnya tidak secara mutlak melarang pemerintah daerah untuk berkegiatan di hotel dan restoran. Kuncinya, menurut Tito, adalah kegiatan tersebut harus benar-benar bermanfaat dan dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran yang berlebihan.
Pernyataan ini disampaikan Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada Rabu, 4 Juni 2025 lalu. Tito bahkan mengungkapkan bahwa arahan untuk menghidupkan kembali sektor perhotelan dan restoran di tengah kebijakan efisiensi datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya rantai pasok,” tegas Tito, menyoroti pentingnya keberlanjutan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini.
Mengingat kondisi tersebut, Tito secara khusus meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di hotel-hotel maupun restoran yang nyaris kolaps. Harapannya, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan okupansi, tetapi juga membantu ratusan ribu pekerja di sektor pariwisata dan perhotelan untuk tetap bertahan dan kembali bangkit. “Buatlah kegiatan di sana,” pinta Tito, memberikan dukungan penuh bagi geliat kembali industri ini.
