Djarot PDIP Ungkap Agenda Krusial Kongres 2025: Bahas Masa Depan Sekjen Hasto Kristiyanto dan Pengukuhan Megawati
Jakarta – Dinamika internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi sorotan utama menyusul pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Djarot Saiful Hidayat. Ia mengungkapkan bahwa pergantian posisi Sekretaris Jenderal partai, yang saat ini diisi oleh Hasto Kristiyanto, akan menjadi agenda pembahasan krusial dalam kongres PDIP yang direncanakan berlangsung tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Djarot usai menghadiri peringatan 29 tahun Peristiwa Kudatuli di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, pada Ahad, 27 Juli 2025.
Menanggapi spekulasi mengenai masa depan posisi strategis tersebut, Djarot menegaskan, “Posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen, maka pergantian Sekjen nanti kita tunggu di kongres.” Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas menekankan bahwa kongres merupakan forum resmi partai yang berwenang penuh untuk menetapkan struktur kepengurusan, termasuk penentuan Sekretaris Jenderal.
Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa kongres PDIP dijadwalkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. “Tahun ini, bisa Agustus, bisa September, bisa Oktober. Tergantung mana yang paling tepat,” ungkapnya, mengisyaratkan fleksibilitas dalam penentuan tanggal definitif. Di sisi lain, Djarot juga memastikan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan tetap memimpin partai untuk periode mendatang. “Kongres tinggal mengukuhkan Ibu Ketua Umum untuk 2025–2030,” kata Djarot, menggarisbawahi stabilitas kepemimpinan di pucuk partai.
Menjelang perhelatan kongres akbar tersebut, Djarot menambahkan bahwa PDIP akan menggelar kegiatan konsolidasi internal berskala besar. Acara bimbingan teknis bagi seluruh anggota DPR dan DPRD se-Indonesia diagendakan berlangsung di Bali. “Tahun lalu kita adakan di Kemayoran, sekarang di Bali. Sekaligus untuk konsolidasi internal partai,” ucap Djarot, menyoroti pentingnya penguatan soliditas kader menjelang tahun politik.
Tanggapan Terhadap Vonis Hasto Kristiyanto
Dalam kesempatan yang sama, Djarot Saiful Hidayat turut memberikan pandangannya terkait vonis yang dijatuhkan kepada Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan menghalangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Djarot secara tegas menyatakan bahwa PDIP memandang kasus tersebut lebih sebagai persoalan politik ketimbang murni hukum. “Itu lebih banyak ke kolom pengadilan yang politik,” cetusnya, mengindikasikan adanya dimensi politis dalam proses hukum yang menimpa Sekjen PDIP tersebut.
Djarot juga melontarkan peringatan keras agar kekuasaan tidak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang kritis. “Jangan jadikan kekuasaan itu untuk menghukum atau mengkriminalisasi sosok-sosok yang berbeda,” ujarnya, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan menghindari praktik penegakan hukum yang sarat kepentingan.
Sebagai informasi, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya telah divonis tiga tahun enam bulan penjara. Ia dinyatakan terbukti menyuap anggota KPU untuk memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Menariknya, meskipun terbukti menyuap, Hasto bebas dari dakwaan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku, sebuah fakta yang turut menjadi perbincangan publik.
