Ragamharian.com – , Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengambil sejumlah langkah untuk menjaga defisit APBN 2025 yang diprediksi mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan reformasi di sisi penerimaan negara. Kemudian, belanja akan difokuskan kepada program-program penting.
“Defisit harus dijaga pada level yang baik, dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR. Range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa malam, 22 Juli 2025.
Prabowo, kata Sri Mulyani, menyampaikan defisit harus dijaga sehingga kepercayaan pasar terjaga dan ekonomi negeri tetap jalan, termasuk dukungan terhadap ekonomi melalui APBN.
Adapun belanja APBN akan difokuskan untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah. Kemudian, perbaikan infrastruktur dan ketahanan pangan, terutama belanja penambahan luas lahan maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan.
Pemerintah juga fokus belanja untuk program-program seperti pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah, perbaikan sekolah dan madrasah. “Kemudian Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, perbaikan regulasi ini untuk mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan serta tata kelola yang baik.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas tersebut menerima laporan perkembangan pembahasan APBN yang tengah berlangsung di DPR. Rapat terbatas mengenai APBN itu digelar pada Selasa malam setelah rapat terkait optimalisasi kawasan ekonomi khusus (KEK) di Istana Kepresidenan RI.
Teddy menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan arahan lengkap dan strategis, khususnya mengenai langkah reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit yang tetap terjaga. Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan jajaran menterinya bahwa APBN harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Tidak hanya membahas persoalan fiskal, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menerapkan langkah-langkah deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula persiapan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus,” ucap Teddy, seperti dikutip dari Antara.
Pilihan Editor: Dampak Perang Dagang dan Tarif Trump ke Indonesia
