Pemerintah Indonesia secara proaktif mengumumkan gelontoran lima paket stimulus ekonomi komprehensif yang akan diberlakukan selama Juni hingga Juli 2025. Inisiatif strategis ini digagas untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan total anggaran yang dialokasikan untuk stimulus ini mencapai Rp 24,44 triliun. Mayoritas, yakni Rp 23,59 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya Rp 85 miliar berasal dari non-APBN. Melalui keterangan resmi pada Senin, 2 Juni 2025, Sri Mulyani menegaskan bahwa insentif ini bertujuan utama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 tetap terjaga mendekati angka 5 persen, mengantisipasi potensi pelemahan akibat kondisi ekonomi global.
Lima paket stimulus yang dirancang secara cermat ini menyasar berbagai sektor krusial. Pertama, pemerintah menyediakan diskon transportasi yang signifikan, mencakup potongan harga tiket kereta sebesar 30 persen dan diskon tiket angkutan laut hingga 50 persen. Selain itu, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6 persen juga diberikan untuk tiket pesawat, meringankan beban biaya perjalanan masyarakat.
Langkah kedua adalah pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen. Kebijakan ini akan dinikmati oleh sekitar 110 juta pengendara selama periode Juni-Juli 2025, diharapkan dapat mendorong mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Ketiga, pemerintah mempertebal bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan daya beli masyarakat rentan. Program ini mencakup tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp 200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan. Bansos ini akan disalurkan kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) selama Juni-Juli 2025, dengan penyaluran dana dilakukan satu kali pada Juni 2025.
Selanjutnya, sebagai paket keempat, pemerintah meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Bantuan senilai Rp 300.000 per bulan ini ditujukan bagi 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi, memberikan dukungan finansial langsung kepada segmen pekerja yang membutuhkan.
Terakhir, paket kelima mencakup perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen. Diskon ini berlaku selama enam bulan dan akan dinikmati oleh 2,7 juta pekerja di enam subsektor industri padat karya, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan pekerja.
Bendahara negara berharap penuh bahwa seluruh stimulus yang digelontorkan ini mampu menjaga tingkat konsumsi rumah tangga serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di tengah gejolak perlambatan ekonomi global. “Dengan pertumbuhan yang kami tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat,” ujar Sri Mulyani.
Senada dengan itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, sebelumnya menjelaskan bahwa pemberian stimulus ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Ia mengakui bahwa pada kuartal I 2025, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,87 persen, melambat dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 5,03 persen atau triwulan I 2024 yang masih tumbuh 5,11 persen.
Menurut Susiwijono, pemerintah bertekad menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 tetap di level 5 persen. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan momen strategis seperti pembagian gaji ke-13 dan periode liburan panjang Juni-Juli. “Kan event-nya ada liburan Juni-Juli, makanya liburan ini kita manfaatkan jadi strategi pemerintah untuk membangun daya beli masyarakat dan mendorong _spending_,” pungkasnya, menegaskan langkah proaktif pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi.
