Bupati Pati Sudewo Siap Hadapi Pemeriksaan KPK dalam Pusaran Kasus Korupsi Proyek Kereta Api DJKA Kemenhub
Bupati Pati Sudewo dijadwalkan akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025. Kedatangannya merupakan bagian dari penyidikan mendalam terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, sebuah kasus yang terus menyita perhatian publik.
Kepastian kehadiran Sudewo disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulisnya pada Senin, 25 Agustus 2025. “Yang bersangkutan menyatakan bersedia hadir pada tanggal 27 Agustus 2025,” ungkap Budi, menanggapi sorotan publik atas kasus ini. Sebelumnya, Sudewo sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK pada Jumat, 22 Agustus 2025, dengan alasan padatnya agenda kegiatan pada hari tersebut.
KPK menduga kuat bahwa Sudewo memiliki peran sentral dalam skandal pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan sepanjang periode 2021-2022. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Agustus 2025, mengindikasikan bahwa keterlibatan Sudewo tidak hanya terbatas pada proyek Solo Balapan hingga Kadipiro. “Yang bersangkutan, yang kami duga sejauh ini, perannya tidak hanya yang di Solo Balapan sampai Kadipiro,” tegas Asep.
Lebih lanjut, Asep juga mencurigai adanya peran Sudewo dalam proyek pembangunan jalur ganda kereta api di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat, Jakarta, Semarang, hingga Tegal. Dugaan keterlibatan ini muncul saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi Perhubungan DPR RI, sebuah posisi strategis yang memberinya akses dan pengaruh dalam sektor perhubungan. “Sehingga untuk dia, bisa nanti sekaligus untuk penanganannya,” tambah Asep, mengisyaratkan penyidikan komprehensif.
Nama Sudewo pertama kali mengemuka dalam persidangan perkara yang melibatkan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, pada 9 November 2023. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan bukti penyitaan uang sekitar Rp 3 miliar dari Sudewo, dilengkapi dengan foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari kediamannya.
Namun, Sudewo dengan tegas membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia secara spesifik menyangkal penerimaan uang sebesar Rp 720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp 500 juta yang disebut diserahkan oleh Bernard Hasibuan melalui stafnya bernama Nur Widayat. Penolakan ini menambah kompleksitas dalam upaya KPK mengungkap kebenaran di balik jerat korupsi ini.
Secara keseluruhan, penyelidikan kasus korupsi DJKA Kemenhub ini terus bergulir. KPK pada 12 Agustus 2025, telah menahan tersangka ke-15, seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perhubungan atas nama Risna Sutriyanto (RS). Perkara mega korupsi ini sendiri terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang berhasil dilakukan KPK pada 11 April 2023, di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Balai tersebut kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka individu dan dua korporasi yang terlibat dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di berbagai pulau, mencakup Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Proyek-proyek yang menjadi sorotan meliputi pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam modus operandi yang terungkap, diduga kuat telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sistematis. Manipulasi ini disinyalir terjadi sejak proses administrasi awal hingga penentuan pemenang tender, menunjukkan adanya konspirasi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan keuangan negara.
