Raja Ampat: Debat Lingkungan Vs. Ekonomi, Seberapa Besar Kontribusi Tambang Nikel?
Raja Ampat, permata bahari Indonesia yang memukau, kini menjadi sorotan utama bukan hanya karena keindahan alamnya, melainkan juga polemik seputar aktivitas penambangan nikel. Kehadiran industri ekstraktif ini telah memantik perdebatan sengit, memunculkan kekhawatiran serius akan potensi kerusakan lingkungan di salah satu surga keanekaragaman hayati dunia tersebut.
Kekhawatiran ini disuarakan lantang oleh Ronisel Mambrasar dari Aliansi Jaga Alam Raja Ampat. Dalam aksi damai di Jakarta pada 3 Juni 2025, saat Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno berpidato, Ronisel menegaskan, “Raja Ampat sedang dalam bahaya karena kehadiran tambang nikel di beberapa pulau, termasuk di kampung saya di Manyaifun dan Pulau Batang Pele.”
Namun, di sisi lain, suara dukungan terhadap aktivitas tambang nikel di Raja Ampat juga tak kalah nyaring. Pihak-pihak ini memandang penambangan sebagai roda penggerak utama perekonomian lokal, menawarkan harapan bagi peningkatan kesejahteraan warga. Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, saat mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Sorong pada 7 Juni 2025, secara terbuka menyatakan, “Mereka tidak mau tutup tambang, karena itu untuk menopang kehidupan mereka di sana. Mereka menginginkan itu, karena itu, kami berharap kebetulan ada Pak Menteri (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia) di sini untuk membuka tambang itu.”
Pertanyaan krusial pun muncul: Seberapa besar sebenarnya kontribusi sektor penambangan nikel ini terhadap geliat ekonomi Raja Ampat? Apakah klaim sebagai penopang kehidupan warga benar-benar tercermin dalam data?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu merujuk pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Raja Ampat. Publikasi Volume 16 Tahun 2025 BPS Raja Ampat menyoroti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama kinerja ekonomi suatu daerah. PDRB, yang merefleksikan total nilai barang dan jasa yang diproduksi seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam setahun, menjadi cerminan kontribusi masing-masing sektor. Dengan kata lain, PDRB adalah barometer kuantitatif yang vital dalam mengukur kemajuan ekonomi dan merumuskan strategi pembangunan daerah.
BPS Raja Ampat menyajikan data PDRB dalam dua versi penilaian: atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010. Harga berlaku mencerminkan nilai agregat menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan didasarkan pada harga tahun dasar 2010, dipilih karena stabilitas ekonomi Indonesia kala itu. Perubahan tahun dasar ini, yang telah dilakukan BPS secara berkala lima kali sebelumnya, memastikan relevansi pengukuran ekonomi.
Dan jawabannya tegas: Berdasarkan data PDRB BPS Raja Ampat tahun 2024, sektor pertambangan dan penggalian memang merupakan pilar ekonomi utama. Sektor ini tercatat menyumbang PDRB tertinggi atas dasar harga berlaku, mencapai Rp 1,48 triliun, meski sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,67 triliun. Demikian pula, PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan dominasi yang sama, dengan nilai Rp 1,34 triliun pada 2024, turun dari Rp 1,4 triliun di tahun sebelumnya. BPS Kabupaten Raja Ampat dengan jelas menyatakan, “Sektor pertambangan dan penggalian menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Raja Ampat pada 2024, dengan kontribusi mencapai 36,29 persen.”
Berikut adalah rincian lima sektor dengan nilai PDRB tertinggi di Raja Ampat pada 2024:
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku:
* Pertambangan dan penggalian: Rp 1,48 triliun
* Pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp 1,03 triliun
* Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: Rp 652 miliar
* Konstruksi: Rp 453 miliar
* Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor: Rp 249 miliar
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010:
* Penambangan dan penggalian: Rp 1,34 triliun
* Pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp 613 miliar
* Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: Rp 391 miliar
* Konstruksi: Rp 265 miliar
* Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor: Rp 134 miliar
Data persentase distribusi PDRB atas dasar harga berlaku pada 2024 semakin memperkuat dominasi sektor pertambangan:
* Penambangan dan penggalian: 36,29 persen
* Pertanian, kehutanan, dan perikanan: 25,24 persen
* Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: 15,9 persen
* Konstruksi: 11,05 persen
* Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor: 6,08 persen
Data statistik ini secara gamblang menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian memegang peran sentral dalam struktur ekonomi Raja Ampat. Temuan ini tentu akan semakin menghangatkan perdebatan tentang keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam demi pembangunan ekonomi dan urgensi menjaga kelestarian lingkungan di salah satu surga bawah laut paling berharga di dunia.
Baca Juga: Siapa yang Memberi Izin Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat?
