Dalam sebuah terobosan diplomatik yang signifikan, para pemimpin Thailand dan Kamboja telah menyetujui untuk menghadiri pembicaraan mediasi guna meredakan konflik perbatasan yang telah berkecamuk. Malaysia, dengan peran proaktifnya, akan bertindak sebagai penengah dalam dialog krusial ini.
Dialog penting ini dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 15.00 waktu setempat pada Minggu (27/7). Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechatachai, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dikonfirmasi akan berpartisipasi langsung dalam perundingan tersebut, menandakan komitmen serius dari kedua belah pihak.
Kepercayaan penuh terhadap peran Malaysia sebagai mediator ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan. “Mereka sangat percaya pada Malaysia dan meminta saya menjadi mediator,” ujar Hasan pada Minggu (27/7), seperti dikutip dari *Reuters*, menyoroti kepercayaan yang diberikan oleh kedua negara berselisih kepada Kuala Lumpur.
Inisiatif pembicaraan yang berlangsung di Malaysia ini merupakan tindak lanjut dari proposal gencatan senjata yang sebelumnya diusulkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang juga akan memegang jabatan ketua ASEAN pada tahun 2025. Dukungan terhadap upaya meredakan ketegangan juga datang dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang pada Sabtu (26/7) menyatakan bahwa Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk bekerja sama dalam upaya gencatan senjata.
Mendesaknya pembicaraan ini dipicu oleh eskalasi ketegangan yang terjadi pekan lalu, di mana Bangkok dan Phnom Penh saling tuding sebagai pemicu permusuhan. Kementerian Pertahanan Kamboja secara spesifik menuduh Thailand telah melancarkan serangan tembakan dan darat pada Minggu pagi di beberapa titik di sepanjang perbatasan. Sebaliknya, militer Thailand mengklaim Kamboja telah melepaskan tembakan ke berbagai wilayah, termasuk di dekat pemukiman warga sipil, menambah daftar panjang insiden di zona perbatasan yang sensitif.
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja bukanlah hal baru; perselisihan wilayah darat ini telah berlangsung selama beberapa dekade, menjadi sumber ketegangan yang berulang. Dua titik paling sensitif yang kerap memicu gesekan adalah wilayah di sekitar Kuil Ta Moan Thom dan Kuil Preah Vihear.
Secara spesifik, sengketa Kuil Preah Vihear memiliki sejarah panjang yang kompleks. Kuil kuno ini telah diberikan kepada Kamboja berdasarkan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 1962. Namun, situasi memburuk secara signifikan pada tahun 2008 ketika Kamboja berupaya mendaftarkannya sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, sebuah langkah yang memicu protes dan ketegangan baru dari pihak Thailand.
Sebagai upaya terbaru untuk mencari resolusi, Kamboja pada bulan Juni lalu menyatakan telah kembali mengajukan permohonan kepada Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan ini. Namun, Bangkok secara konsisten menolak pendekatan ini, menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut, dan sebaliknya lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui pendekatan bilateral antar kedua negara.
