Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengambil keputusan strategis untuk menunda pencairan pinjaman dari Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) yang sedianya dialokasikan untuk akselerasi program 3 juta rumah. Penundaan ini diumumkan oleh Direktur Perdesaan Kementerian PKP, Imran, kepada awak media di Wisma Mandiri pada Senin, 23 Juni 2025. “Untuk sementara akan kami kaji ulang,” ujar Imran, menyoroti langkah evaluasi ulang terhadap pendanaan eksternal ini.
Penundaan pinjaman dari AIIB ini didasarkan pada pertimbangan serius mengenai potensi suntikan pembiayaan masif dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Imran mengungkapkan harapan besar bahwa dengan adanya dukungan finansial yang luar biasa dari Danantara, serta partisipasi dari Bank Indonesia, program perumahan di wilayah perdesaan dapat memperoleh alokasi pembiayaan yang signifikan. “Kami berharap dengan adanya bantuan yang luar biasa dari Danantara dan Bank Indonesia, program perumahan yang ada di pedesaan bisa menjadi bagian yang terbiayai,” tambahnya.
Secara keseluruhan, Kementerian PKP memperkirakan kebutuhan dana untuk menyukseskan program perumahan ini mencapai angka Rp 25 triliun. Terkait ekspektasi besaran pembiayaan spesifik dari Danantara, Imran memilih untuk tidak merinci jumlah pasti yang diharapkan. Ia hanya menyatakan bahwa, “Kalau bisa sesuai dengan usulan kami itu lebih bagus,” mengindikasikan preferensi untuk pembiayaan yang optimal sesuai dengan rencana kebutuhan kementerian dalam membangun perumahan rakyat.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah mengisyaratkan bahwa Danantara sedang dalam tahap pemrosesan pembiayaan untuk sektor perumahan. Dalam pernyataannya di Kantor Bluebird, Jakarta, pada Selasa, 17 Juni 2025, Maruarar menjelaskan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan berperan penting dalam menyalurkan pembiayaan ini. Ia juga menyoroti informasi dari CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengenai potensi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan yang mencapai Rp 130 triliun.
Rosan Roeslani sendiri sebelumnya telah menegaskan komitmen lembaganya untuk berinvestasi di sektor perumahan, mengingat program ini merupakan salah satu prioritas utama yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Investasi dan Hilirisasi tersebut juga menyatakan telah berdiskusi intensif dengan Himbara mengenai dukungan pembiayaan perumahan ini. Menurut Rosan, rencana investasi ini mendapat respons positif dan dukungan kuat dari sektor perbankan, karena bank-bank penyalur akan memperoleh jaminan dari unit-unit rumah yang dibiayai. Ia berharap dukungan perbankan untuk program perumahan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, memastikan kelancaran implementasi.
“Saya yakin akan berdampak positif,” kata pemimpin Danantara tersebut kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di sela kunjungan kerja di Singapura pada Senin, 16 Juni 2025, yang dikutip dari Instagram resmi @maruararsirait. Rosan menambahkan keyakinannya bahwa program ini “bukan hanya ke perekonomian Indonesia, tetapi rakyat Indonesia saya yakin sangat berbahagia dengan program rumah subsidi yang diinisiasi Kementerian PKP.” Program rumah subsidi ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
