Raja Ampat Tetap Aman Dikunjungi Meski Terjadi Polemik Tambang Nikel
Keindahan Raja Ampat, Papua Barat Daya, tetap dapat dinikmati wisatawan meskipun tengah terjadi polemik pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang berujung pada penutupan sementara beberapa lokasi wisata. Kementerian Pariwisata memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan tetap menjadi prioritas utama. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyatakan aktivitas pariwisata di Raja Ampat tetap berlangsung aman dan terkendali, meski akses ke Pulau Wayag dan Manyaifun Batang Pele ditutup sementara. Wisatawan masih dapat menikmati destinasi lain seperti Manta Point, Cross Wreck, Cape Kri, dan Blue Magic.
Pemerintah terus memantau situasi dan mengambil langkah adaptif untuk mendukung masyarakat lokal. Kerja sama lintas sektor antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat setempat terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan keselamatan destinasi wisata. Arahan langsung telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan sinergi dalam melindungi wisatawan. Widiyanti Putri Wardhana mengajak semua pihak untuk menjaga kelestarian dan reputasi Raja Ampat sebagai ikon pariwisata Indonesia, menghadirkan pengalaman wisata kelas dunia.
Insiden pengusiran wisatawan asing di Pulau Wayag, yang viral di media sosial, menjadi sorotan. Warga setempat, didorong oleh protes pasca pencabutan empat IUP nikel milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera, mengusir para turis dari wilayah tersebut. Keputusan pencabutan IUP oleh Presiden Prabowo Subianto, yang diumumkan pada 9 Juni 2025, diapresiasi oleh Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi masyarakat.
Namun, pencabutan IUP juga memicu protes dari warga yang kehilangan pekerjaan di perusahaan tambang tersebut. Hal ini memicu reaksi beragam di masyarakat, antara yang mendukung dan menolak pencabutan IUP, khususnya di Pulau Kawe dan Pulau Batang Pele, di mana masyarakat sangat bergantung pada sektor pertambangan untuk mata pencaharian. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memutuskan menutup sementara kunjungan wisatawan ke Wayag sebagai langkah antisipatif, menimbulkan kekecewaan di kalangan pemandu wisata dan wisatawan. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Raja Ampat, Ferdinan, berharap pemerintah dan masyarakat dapat menyelesaikan masalah ini untuk menciptakan kembali situasi yang kondusif bagi sektor pariwisata. Sekretaris Supir Rental Kabupaten Raja Ampat, Adji, menambahkan bahwa penutupan sementara ini berkaitan erat dengan isu tambang yang sedang menjadi sorotan.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan di Raja Ampat, sambil berupaya menyelesaikan polemik tambang nikel yang memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Semoga situasi dapat segera kembali normal dan keindahan Raja Ampat tetap dapat dinikmati oleh wisatawan dari seluruh dunia.
